Forum Konsultasi Publik RKPD 2026, Bupati Gresik: Keikhlasan untuk Masyarakat

Gresik, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Kegiatan yang bertemakan “Percepatan Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Didukung Tata Kelola Pemerintah yang Adaptif” ini berlangsung di Ruang Putri Cempo, Kantor Bupati Gresik Jawa Timur pada Senin (11/02/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Gresik mengapresiasi partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam forum ini. Ia menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKPD agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga.

“Forum ini mencerminkan rasa kebersamaan dan partisipasi kita dalam merumuskan perencanaan pembangunan untuk kemajuan Kabupaten Gresik,” ujar Bupati Gresik.

Bupati juga menekankan pentingnya masukan dari peserta agar program yang disusun dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Program yang kita susun harus benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, pembangunan sosial maupun infrastruktur dapat berjalan optimal. Semoga forum ini menjadi musyawarah yang mufakat dan melahirkan kebijakan terbaik bagi masyarakat Gresik,” tambahnya.

Bupati Gresik menyatakan bahwa evaluasi pembangunan selama ini menjadi dasar dalam penyusunan RKPD 2026. Salah satu fokus utama adalah kebijakan belanja yang lebih efektif dan efisien.

“Saya berharap RKPD 2026 dapat menjadi pedoman pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran,” tuturnya.

RKPD 2026 disusun untuk mendukung kebijakan nasional Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau yang dikenal sebagai Quick Win Presiden RI Prabowo Subianto. Pemkab Gresik menetapkan sembilan prioritas pembangunan, yaitu:

1. Pengentasan kemiskinan yang inklusif, partisipatif, dan bersasaran.
2. Pengembangan ekonomi kreatif serta peningkatan fiskal daerah melalui kemudahan investasi.
3. Perlindungan ekologi dengan pengembangan ekowisata, budaya, dan industri ramah lingkungan.
4. Peningkatan kualitas pendidikan, termasuk aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik.
5. Peningkatan pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak, dan responsif gender.
6. Pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan.
7. Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai keagamaan.
8. Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan.
9. Reformasi birokrasi yang didukung oleh pelayanan publik inklusif serta pengembangan smart government berbasis satu data pembangunan.