- Oleh MC KOTA PONTIANAK
- Sabtu, 15 Maret 2025 | 06:32 WIB
: Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiyawan, pada Senin (10/2/2025), menegaskan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) bukan hanya sekadar acara seremonial, melainkan langkah nyata untuk mewujudkan pembangunan daerah. Yuliadi menambahkan bahwa anggaran APBD kini mengalami refocusing berdasarkan regulasi terbaru, di mana seluruh kabupaten diminta untuk menyesuaikan kebijakan anggaran. -.Foto: dok.pemkabsampang
Oleh MC PROV JAWA TIMUR, Selasa, 11 Februari 2025 | 05:55 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 333
Surabaya, InfoPublik – Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiyawan, menegaskan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) bukan hanya sekadar acara seremonial, melainkan langkah nyata untuk mewujudkan pembangunan daerah. Yuliadi menambahkan bahwa anggaran APBD kini mengalami refocusing berdasarkan regulasi terbaru, di mana seluruh kabupaten diminta untuk menyesuaikan kebijakan anggaran.
"Anggaran APBD saat ini telah mengalami refocusing, sesuai dengan regulasi terbaru yang menginstruksikan seluruh kabupaten untuk menyesuaikan kebijakan anggaran," ujarnya, sebagaimana dikutip dalam laman resmi Pemerintah Kabupaten Sampang pada Senin (10/2/2025).
Yuliadi juga menyoroti pentingnya perbaikan di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sampang yang masih tergolong rendah. Ia menegaskan, "Kita harus bergerak bersama untuk meningkatkan IPM secara signifikan."
Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Kecamatan Kedungdung diharapkan dapat merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema yang diusung dalam Musrenbang tersebut adalah,
"Peningkatan Produktivitas SDM serta Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan,"imbuhnya.
Camat Kedungdung, M. Sulhan, menyampaikan sebelum Musrenbang, telah dilaksanakan Pra-Musrenbang yang dihadiri oleh kepala desa, Forkopimcam, dan kepala UPT. Dalam forum ini, berbagai isu strategis dibahas, termasuk potensi alam Waduk Klampis yang saat ini masih berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
"Waduk Klampis rencananya akan dijadikan destinasi wisata alam pada tahun 2025," kata Sulhan.
Selain itu, sejumlah persoalan terkait infrastruktur dan pelayanan publik turut dibahas. Beberapa sekolah di wilayah Kedungdung membutuhkan renovasi guna meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam sektor kesehatan, rehabilitasi akan dilakukan pada beberapa polindes yang berdiri di atas lahan pribadi atau sewa, seperti di Desa Nyiloh, Banjar Komis, dan Rabasan.
Sementara itu, kebutuhan air bersih di daerah pelosok masih menjadi prioritas utama. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Sampang telah banyak berupaya dalam penyediaan air bersih, dan diharapkan terus ditingkatkan.(MC Jatim / IDC/Eyv)
