Pemprov Kalbar Perkuat Tata Kelola Perikanan Tangkap untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Pontianak, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) terus memperkuat pengelolaan perikanan partisipatif guna mengoptimalkan subsektor perikanan tangkap.

Langkah ini bertujuan mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus mendukung program pemberian makanan bergizi pada Januari 2025. Upaya ini melibatkan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Kalbar.

"Subsektor perikanan tangkap memiliki peran strategis dalam menyediakan bahan pangan, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalimantan Barat memiliki potensi perikanan tangkap hingga 1,3 juta ton per tahun, berdasarkan Kepmen KP Nomor 19 Tahun 2022," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson, saat membuka kegiatan KPBP di Hotel Golden Tulip, Kota Pontianak, Provinsi Kalbar pada Rabu (18/12/2024).

Harisson menjelaskan berbagai tantangan dalam pengelolaan perikanan tangkap, seperti:

• Rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi.
• Koordinasi antarinstansi yang rumit.
• Perubahan regulasi yang dinamis.
• Keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk akses BBM bagi nelayan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, KPBP Kalbar dibentuk sebagai platform sinergi dan inovasi dengan dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta USAID Ber-IKAN.

"KPBP diharapkan menjadi forum kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan keberlanjutan perikanan sekaligus menyejahterakan masyarakat," tambah Harisson.

Pj Gubernur juga mengapresiasi peran USAID Ber-IKAN dalam mendukung pembentukan KPBP dan memperkuat tata kelola perikanan berbasis partisipasi.

"Kolaborasi lintas sektor ini menjadi tonggak penting untuk menangani isu keberlanjutan perikanan, melindungi ekosistem laut, dan mendorong ketahanan pangan," tegas Harisson.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar, Frans Zeno, menambahkan bahwa kegiatan ini sekaligus mensosialisasikan Peraturan Gubernur Kalbar tentang pembentukan KPBP.

"Inisiasi forum kolaborasi ini melibatkan nelayan, industri, akademisi, hingga masyarakat. Diharapkan forum ini menjadi wadah berbagi informasi, menciptakan solusi inovatif, dan memastikan keberlanjutan ekosistem laut Kalbar," jelas Frans.

Frans juga menekankan pentingnya pengelolaan berbasis partisipasi untuk memperkuat perikanan skala kecil yang berperan besar dalam perekonomian daerah dan ketahanan pangan.

"Bersama-sama, kita dapat menciptakan rencana pengelolaan yang efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," pungkasnya.

(Ais/irm)