Pemprov Kalsel Gelar FGD Perumahan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Banjarbaru, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Focus Group Discussion (FGD) perumahan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan di ruang rapat Syahrir Kantor Bappeda Kalsel, Banjarbaru, Rabu (18/12/2024).

FGD ini langsung dihadiri Gubernur Kalsel, Muhidin diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesehahteraan Rakyat, Nurul Fajar Desira didampingi Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor.

Dalam sambutannya, Nurul Fajar Desira mengatakan secara umum kondisi kemiskinan di Kalsel menunjukkan pencapaian yang singnifikan. Dimana pada tahun 2024, tingkat kemiskinan di Provinsi Kalsel berada pada angka 4,11 persen.

“Capaian ini menjadikan Kalsel sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah kedua di indonesia setelah Bali. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa masih adanya tantangan yang harus diatasi, terutama terkait dengan perlambatan laju penurunan kemiskinan yang kita alami belakangan ini,” kata Nurul Fajar Desira saat menyampaikan sambutan tertulis Gubernur Kalsel.

Dalam menghadapi tantangan kemiskinan, Kata Fajar diperlukan komitmen bersama mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga masyarakat untuk mempercepat laju penurunan angka kemiskinan.

“Terlebih, kita memiliki target menuju nol persen kemiskinan pada tahun 2045. target ini hanya dapat tercapai jika kita bekerja secara kolaboratif, dengan mengedepankan inovasi, keberlanjutan program, dan intervensi yang tepat sasaran berbasis data yang akurat,” ungkapnya.
​
Menurutnya, salah satu tantangan yang dihadapi, misalnya terkait keberadaan data yang belum terintegrasi menjadi tantangan besar dalam perencanaan dan implementasi program penanggulangan kemiskinan. ketidak sesuaian antar-data dapat menghambat efektivitas intervensi yang dilakukan. oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat untuk mengintegrasikan ketiga sumber data utama.

“Data ini harus mencakup informasi terbaru dan telah diverifikasi serta divalidasi dengan baik, sehingga dapat menjadi acuan tunggal yang akurat untuk perencanaan yang lebih terarah dan pelaksanaan program yang lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Kemudian tantangan lainnya adalah sebagian besar data terkait kemiskinan, hingga saat ini masih belum seluruhnya diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah kabupaten/kota. hal ini menyebabkan data yang digunakan belum sepenuhnya akurat dan dapat diandalkan untuk perencanaan program.

​Oleh karena itu, ada tiga fokus utama yang perlu menjadi arah program ke depannya, pertama, peningkatan pendapatan masyarakat. Kita harus mendorong masyarakat miskin untuk bangkit melalui pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberian akses permodalan.

Kedua, pengurangan beban pengeluaran masyarakat. beban masyarakat miskin sering kali bertumpu pada kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan akses layanan kesehatan. Oleh karena itu, kita perlu mengembangkan program subsidi yang efektif, memastikan akses pendidikan dan kesehatan yang lebih terjangkau, serta menciptakan peluang bagi mereka untuk meringankan pengeluaran sehari-hari.

“Ketiga, pengurangan kantong-kantong kemiskinan. kita harus memberikan perhatian khusus pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. program-program revitalisasi infrastruktur desa, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan layanan publik perlu difokuskan untuk mempersempit kesenjangan antar wilayah, sehingga seluruh masyarakat kalimantan selatan dapat merasakan pembangunan yang merata,”tambahnya. (MC Kalsel/tgh/ARH/Eyv)