: Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, didampingi Plt. Sekda Aceh, Drs. Muhammad Diwarsyah, dan Kepala Biro/SKPA memberikan presentasi terkait evaluasi kinerja Pj Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) di Aula Itjen Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024). FOTO MC ACEH/IMA
Oleh MC PROV ACEH, Selasa, 17 Desember 2024 | 01:54 WIB - Redaktur: Juli - 130
Jakarta, InfoPublik - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Safrizal Z.A, memaparkan sepuluh capaian penting terkait indikator prioritas selama tiga bulan pertama masa jabatannya, dari 22 Agustus hingga 22 November 2024.
Capaian tersebut disampaikan dalam acara Evaluasi Penjabat Kepala Daerah yang diselenggarakan di Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Senin (16/12/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Safrizal menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai isu krusial.
Salah satunya adalah penanganan inflasi, di mana pihaknya telah membentuk dan memastikan efektivitas Satgas Pangan serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Langkah ini juga tercermin dalam Rapat Koordinasi via Zoom bersama Kemendagri pada 4 November 2024, serta High-Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Aceh yang dilaksanakan pada 5 November 2024.
"Selain itu, kami juga fokus pada penanganan stunting melalui evaluasi program Review Program Bangga Kencana dan upaya percepatan penurunan stunting di tahun 2024, yang telah dilaksanakan pada 6 November 2024," ujar Safrizal.
Tak hanya itu, Pemerintah Aceh juga terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik di berbagai sektor guna memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengoptimalkan pengelolaan kekayaan daerah melalui kontribusi BUMD terhadap APBD.
Terkait pengangguran, Safrizal menambahkan bahwa Pemerintah Aceh telah melaksanakan berbagai upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.
Di sisi lain, penanganan kemiskinan ekstrem menjadi perhatian serius pemerintah, dengan program berbasis data yang telah menunjukkan hasil signifikan. Hingga saat ini, penanganan kemiskinan secara keseluruhan telah mencapai 64,96 persen, sementara penanganan kemiskinan ekstrem berhasil tercatat pada angka 71,14 persen.
"Pemerintah Aceh juga terus melakukan pembenahan di berbagai sektor lainnya, termasuk di bidang kesehatan, penyerapan anggaran, dan perizinan," tambahnya.
Selain pencapaian tersebut, Pemerintah Aceh juga melakukan berbagai inovasi, di antaranya penyerahan bantuan tanggap darurat kepada korban bencana angin kencang serta pemberian bantuan kaki palsu kepada penyandang disabilitas.
"Keberhasilan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh," tutup Safrizal. (MC ACEH/01)