Ketum Golkar Usulkan Pilkada Dipilih DPRD, Efisiensi Jadi Alasan Utama

Padang, InfoPublik – Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak lagi dilakukan melalui pemungutan suara langsung, tetapi melalui pemilihan oleh DPRD.

Menurutnya, sistem ini lebih efisien dari segi anggaran dan dapat mengurangi potensi konflik horizontal yang sering terjadi selama pelaksanaan Pilkada.

Hal tersebut disampaikan Bahlil saat meresmikan kantor DPD Partai Golkar Provinsi Sumatra Barat di Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) pada Minggu (15/12/2024).

“Kita sedang memformulasikan sistem pemilukada yang lebih efisien. Salah satu opsinya adalah pemilihan kepala daerah melalui DPRD,” kata Bahlil.

Bahlil menilai bahwa ongkos politik dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Indonesia saat ini terlalu mahal. Dengan perubahan sistem pemilihan lewat DPRD, ia optimis biaya politik dapat ditekan, dan stabilitas demokrasi tetap terjaga.

"Selain lebih efisien, metode ini juga dapat mencegah konflik horizontal yang kerap terjadi selama masa Pilkada," tambahnya.

Golkar saat ini sedang menyusun rancangan konsep sistem politik yang dinilai lebih baik untuk negara dan rakyat. Fokus utamanya adalah menciptakan demokrasi yang efisien tanpa mengurangi hak-hak rakyat dalam memilih pemimpin mereka.

"Dengan demokrasi efisien, meski Pilkada dilakukan oleh DPRD, hak-hak rakyat tetap terjaga," ujar Bahlil, yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM RI.

Usulan ini mendapat beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Beberapa mendukung gagasan tersebut, terutama dari sisi efisiensi anggaran, sementara lainnya menilai bahwa hal ini perlu pengkajian lebih mendalam agar tidak mengurangi partisipasi langsung masyarakat dalam proses demokrasi.

Golkar berkomitmen untuk terus menyempurnakan konsep ini sebelum diajukan sebagai bagian dari reformasi sistem politik di Indonesia. (MC Padang/RA)