Tiga OPD Pemkot Padang Raih Penghargaan WBK dari Kementerian PANRB

Padang, InfoPublik – Tiga organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Padang berhasil meraih penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Ketiga OPD tersebut adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta RSUD dr. Rasidin.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, dalam acara “Satu Dekade Zona Integritas dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024” yang digelar di Hotel Bidakara, DKJ Jakarta pada Rabu (11/12/2024).

Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Algamar, melalui Asisten Administrasi Umum Setda Kota Padang, Corry Saidan, mengungkapkan rasa syukurnya atas prestasi ini.

“Prestasi ini menjadi motivasi bagi Pemkot Padang untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Kami berharap tahun depan lebih banyak OPD yang meraih anugerah WBK,” ujar Corry.

Sementara itu, Andree Algamar yang tengah menghadiri acara lain di Bagindo Azis Chan Youth Centre, turut mengapresiasi pencapaian tersebut.

“Terima kasih kepada tiga perangkat daerah yang berhasil membawa kebanggaan bagi Pemkot Padang. Semoga semangat WBK dan WBBM ini dapat menyebar ke perangkat daerah lainnya,” katanya.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa Zona Integritas (ZI) telah berjalan selama satu dekade dan menjadi tonggak penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

“Unit kerja berpredikat WBK/WBBM menjadi contoh bagi unit lainnya dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Kami berharap budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dapat meluas ke seluruh instansi pemerintah,” ungkap Rini.

Ia menambahkan, pembangunan ZI bertujuan menciptakan birokrasi yang bebas korupsi, berkinerja tinggi, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima.

Penghargaan ini sekaligus menjadi pengakuan atas komitmen Pemkot Padang dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

(MC Padang/June)