Kemenkumham Sumbar: Membangun Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Berkualitas

Padang, InfoPublik – Staf Khusus Menteri Hukum Bidang Isu-Isu Strategis, Carman Ansari, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) pada Senin (9/12/2024). Kunjungan ini bertujuan memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi (Tusi) serta Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Kemenkumham Sumbar.

Dalam arahannya, Carman menyampaikan bahwa penguatan Tusi dan RB harus selaras dengan kebutuhan dan perubahan dalam tubuh Kementerian. "Sesuai arahan Menteri Hukum, penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta Reformasi Birokrasi perlu dilakukan seiring dengan tantangan yang ada," katanya.

Carman menegaskan, reformasi kali ini akan difokuskan pada kantor wilayah dan tidak lagi menyasar Unit Pelaksana Teknis (UPT). Selain itu, proses mutasi dan rotasi pejabat diarahkan berbasis kinerja dan kompetensi, sesuai arahan Menteri Hukum.

Dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CASN, ia mengingatkan pentingnya integritas selama proses berlangsung. "Proses teknis SKB CASN harus dipantau dengan ketat untuk mencegah praktik kecurangan," ujarnya. Ia juga berharap para pejabat mampu memaksimalkan potensi individu sesuai kompetensi.

Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar, Amrizal, yang menyambut langsung kunjungan tersebut, mengapresiasi arahan yang diberikan. Dalam sambutannya, ia menjelaskan pentingnya Reformasi Birokrasi sebagai bagian dari upaya mencapai good governance.

"Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan. Kami berkomitmen menjadikan Sumbar sebagai contoh penerapan tata kelola pemerintahan yang baik," kata Amrizal.

Ia memaparkan bahwa Kanwil Kemenkumham Sumbar telah mencapai beberapa pencapaian penting dalam tiga tahun terakhir. Pada 2021, lembaga ini meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pencapaian tersebut diikuti pada 2023 dengan enam satuan kerja di bawah Kemenkumham Sumbar juga memperoleh WBK.

Melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, Carman berharap arahan Menteri Hukum dapat diimplementasikan dengan baik di Kanwil Kemenkumham Sumbar. "Semoga Reformasi Birokrasi mampu membawa dampak positif, tidak hanya untuk kinerja organisasi, tetapi juga bagi pelayanan kepada masyarakat," tutup Carman.

Dengan pencapaian yang telah diraih, Kemenkumham Sumbar diharapkan dapat terus meningkatkan komitmen terhadap integritas dan inovasi, menjadikan wilayah ini sebagai model reformasi birokrasi yang sukses di Indonesia.

(MC Padang/Marajo)