- Oleh MC KOTA TIDORE
- Senin, 6 Januari 2025 | 23:58 WIB
: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dwi Putra Indrawan, menyampaikan laporannya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Hotel Bela, Ternate, Rabu (4/12/2024). (Foto: Febri Triyatmoko)
Oleh MC KOTA TIDORE, Kamis, 5 Desember 2024 | 13:44 WIB - Redaktur: Inda Susanti - 133
Ternate, InfoPublik – Hingga September 2024, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Utara mencatatkan 100.764 merchant QRIS yang tersebar di seluruh wilayah Maluku Utara. Di sisi pengguna, tercatat jumlahnya mencapai sekitar 92 ribu.
Meski pertumbuhan ini tergolong tinggi dibandingkan tahun lalu, Bank Indonesia menilai masih ada potensi besar di beberapa daerah untuk memperluas penerapan QRIS.
"Walaupun jumlah merchant dan pengguna tumbuh tinggi dibandingkan tahun lalu, namun potensi di beberapa daerah masih perlu didorong untuk memperluas implementasi QRIS di Maluku Utara," ujar Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Dwi Putra Indrawan, dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Hotel Bela, Ternate, Rabu (4/12/2024).
Selain mendorong implementasi QRIS, BI juga rutin melakukan pengedaran uang melalui kas keliling, termasuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar di Maluku Utara.
Dwi juga mengungkapkan bahwa Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Maluku Utara terus menunjukkan perkembangan positif.
Hingga semester I 2024, dari total 11 pemerintah daerah di Maluku Utara, 7 daerah telah masuk kategori digital, meningkat dari hanya 4 daerah pada semester sebelumnya.
“Meningkatnya ETPD ini tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, perbankan, dan penyedia jasa pembayaran yang terus berinovasi,” tambah Dwi.
Sinergi ini, menurutnya, terus diperkuat melalui forum Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). “Forum TP2DD harus tetap kita jaga dan tingkatkan sehingga semua pemda di Maluku Utara dapat beralih ke digital,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BI, dan berbagai pihak untuk menghadapi tantangan domestik maupun global, termasuk pengendalian inflasi.
"Salah satunya dengan fokus pada peningkatan hasil produksi untuk menahan tingkat inflasi di Maluku Utara," ujar Samsuddin.
Dengan pertumbuhan signifikan dalam digitalisasi sistem pembayaran dan komitmen berbagai pihak, Maluku Utara berada di jalur yang tepat untuk memperkuat ekonomi digital serta menciptakan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. (MC Tidore)