Demi Tingkatkan Kinerja OPD dan Cegah Korupsi, Bupati Tanah Datar Penuhi Undangan KPK RI

Guna mengatasi terjadinya korupsi di Tanah Datar, terkhusus jajaran pemerintah daerah agar tidak tersandung hukum dan berujung di KPK, Eka Putra penuhi undangan Monitoring dan Evaluasi terkait Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Jakarta, Selasa (2/12/2024)

 

Menurut Eka Putra, pemerintah daerah dan DPRD berkomitmen mencegah serta memberantas praktik korupsi di Tanah Datar. Hal itu diupayakan melalui perbaikan kinerja sesuai dengan pedoman dalam capaian aksi pencegahan korupsi.

 

“MCP merupakan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi dalam upaya perbaikan tatakelola pemerintahan yang dilakaanakan oleh pemerintah daerah diseluruh Indonesia, di mana MCP ini memiliki delapan cakupan intervensi,” ungkap Eka Putra.

 

Delapan cakupan intervensi MCP yang disampaikan Eka Putra itu meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD dan optimalisasi pajak daerah.

 

Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, yang selalu komit terhadap administrasi dan perencanaan yang sesuai dengan aturan serta ketentuan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

 

“Alhamdulillah Kabupaten Tanah Datar meraih berbagai prestasi, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di daerah, dan Tanah Datar termasuk perencanaan pembangunan daerah terbaik di wilayah Sumatera dan peringkat empat nasional,” ungkapnya.

 

Terkait komitmen DPRD, menurut Anton, yakni keseriusan dengan pemerintah daerah, langkah yang harus diambil, dan bagaimana Kabupaten Tanah Datar terbebas dari aroma-aroma penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada kesalahan dalam administrasi.

 

Sementara itu, Uding Juharudin selaku Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK RI mengatakan KPK sebagai mitra bagi pemerintah, apalagi di daerah yang juga sebagai pendamping bagi tata kelola pemerintahan. Jadi, jika ada kasus atau OTT, berarti KPK gagal atau belum berhasil melakukan pendampingan bagi pemerintah daerah tersebut.

 

Pada kesempatan itu Uding juga menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar atas capaian yang diraih dan upaya pencegahan praktik korupsi.

 

Uding menyebut KPK dalam perbaikan tata kelola itu ada tiga strategi ibarat anak panah tri sula. Pertama pendidikan, kedua pencegahan, dan ketiga penindakan dan MCP bisa sebagai upaya dalam mencegah tindakan korupsi tidak semata mencari nilai baik. (prokopim-fan/nd)