Kadis Kominfo Jatim Ikuti Penilaian dan Presentasi Uji Publik KIP RI

Surabaya, InfoPublik - Sebagai pejabat PPID yang dinyatakan lolos dan memenuhi ambang batas, berdasarkan hasil penilaian Self Questionnare Assesment (SAQ) keterbukaan informasi publik 2024, Kepala Dinas Komunikasi dan Infornatika Jawa Timur (Kadis Kominfo Jatim), Sherlita Ratna Dewi Agustin mengikuti Penilaian dan Presentasi Uji Publik yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) RI di Hotel Mercure Batavia Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Sebagai informasi, tahapan uji publik akan menentukan kualifikasi keterbukaan informasi dan peringkat secara nasional badan publik diikuti kementerian, lembaga negara dan lembaga pemerintah non kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, BUMN, Perguruan Tinggi Negeri dan Partai Politik

Dalam presentasinya, Kadis  Sherlita menjelaskan bahwa satu data kabupaten kota terhubung dengan satu data Jatim dan satu data Jatim terhubung dengan satu data indonesia. “Nanti kami akan meningkatkan tentang update data, contoh jika ada bencana, maka puskemas mana yang terdekat dari lokasi itu harus sudah ada,” katanya.

Selanjutnya tentang E-Walidata,  indikator -indikator pemerintah daerah akan ditarik oleh Pemprov Jatim untuk masuk dimesin pencarian sehingga memperkaya satu data. “Selama tiga tahun kami menggelar Satu Data Award sebagai bentuk apreasiasi kepada pemerintah daerah serta operator dan verifikator,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Sherlita belum lama ini Pemprov Jatim melaunching Majapahit Digital (Majadigi). Diprogram ini Jatim dijadikan piloting atau program percobaan dari Bappenas, Kemenpan RB, Kemenkominfo dan Kementerian Dalam Negeri. “Kami bersama Pemkab Banyuwangi dan Kota Surabaya, membuat satu portal layanan terkait administrasi pemerintahan (data pegawai dan ASN) dan layanan publik.

“Kami sudah menadatangani kerja sama dengan DP3AK Jatim, sehingga bisa menggunakan single sign out sehingga dimanapun yang bersangkutan yang masuk lewat portal  kabupaten kota, portal provinsi, maupun portal nasional. “Alhamdulilah Jatim Lapor sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik sudah masuk menjadi bagian dari portal ini,”imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Sherlita juga menyampaikan jika diserangnya pusat data nasional sedikit memporak porandakan layanan Pemprov Jatim, karena Diskominfo Jatim bukan hanya memastikan keamanan datanya saja, tetapi juga harus membantu pengamanan 38 kabupaten/kota.

“Ternyata serangan itu dirasakan oleh 18 kabupetan/kota yang layanannya mati. Dibantu BSSN kami coba membantu mengamankan layanan yang menjadi prioritas atau jika tidak diamankan maka roda pemerintahan mati, karena meski Diskominfo punya pusat data, tetap tidak mampu jika harus menampung seluruh data dari kabupetan/kota,” katanya menceritakan.

Belajar dari kejadian itu, maka saat ini Diskominfo bisa mengukur kemampuan untuk backup data (proses membuat salinan atau arsip data dari perrangkat elektronik ke madia penyimpanan). “Backup data mahal jika sebelumnya 1 banding 0,2 sekarang kita bisa 1 banding 1,” ujarnya.

Lebih lanjut menurutnya, yang perlu menjadi perhatian adalah tidak ada yang tidak bisa diretas, namun yang terpenting adalah bagaimana mitigasinya, dan tidak bisa dilakukan satu dua instansi, sehingga butuh Peraturan Gubernur (Pergub) yang bisa mengkoordinasi jadi masing-masing instansi tahu fungsinya. “SDM juga harus menjadi perhatian, di BSSN saja masih kekurangan SDM apalagi kami yang di daerah terutama sandiman dan manggala. Alhamdulillah saya belajar SPBE karena kontinuitas dan evaluasinya berjalan terus, sehingga bisa kita analogikan pada hal lain termasuk satu data,” tambah Sherlita. (MC Prov Jatim /hjr-hjr/eyv)