Pj Gubernur Kalbar Dorong Optimalisasi Lahan Pertanian untuk Hadapi Kerawanan Pangan

Kapuas Hulu, InfoPublik – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson, menyerahkan 130 paket sembako kepada masyarakat di Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalbar pada Senin (11/11/2024).

Bantuan ini merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi kerawanan pangan di wilayah yang rentan.

Bantuan sembako ini diserahkan secara simbolis kepada sejumlah kepala desa di Kecamatan Batang Lupar, yang selanjutnya akan mendistribusikannya kepada warga yang membutuhkan.

"Kecamatan Batang Lupar termasuk wilayah rawan pangan. Maka, kami membawa bantuan sembako ini yang nantinya akan dibagikan oleh Camat dan para Kepala Desa kepada 130 keluarga penerima," ujar Pj Gubernur Harisson.

Harisson juga menyampaikan rencana pemerintah untuk mencapai swasembada pangan. Pemerintah pusat berencana melakukan ekstensifikasi lahan pertanian pada tahun 2027, khususnya di Kalimantan Barat. Pemerintah daerah saat ini mulai mengoptimalkan lahan melalui pengairan dan penyediaan alat-alat pertanian, seperti pompa air untuk mendukung pertanian.

"Pada tahun 2027, pemerintah pusat akan melakukan ekstensifikasi lahan pertanian besar-besaran di Kalimantan Barat. Jadi, kita perlu menyiapkan lahan-lahan pertanian ini sejak sekarang, terutama untuk tanaman pangan seperti padi. Hal ini penting karena kondisi iklim global yang tak menentu dan risiko darurat pangan. Presiden Prabowo menekankan pentingnya swasembada pangan segera,” jelas Harisson.

Selain terkait ketahanan pangan, Harisson juga mengingatkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pilkada. Menurutnya, ASN harus menjaga netralitas agar fokus pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga tanpa intervensi politik.

"ASN harus tetap netral. Jika semua ASN bersikap netral, maka kepala daerah terpilih nantinya bisa memilih pembantu berdasarkan kompetensi tanpa tekanan politik. Ini yang kita harapkan,” imbuh Harisson.

Bantuan sembako ini merupakan bagian dari upaya pengendalian kerawanan pangan dan mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Langkah ini sekaligus menjadi strategi untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat rentan dan memperkuat ketahanan pangan di daerah.

(adpim)