- Oleh MC KOTA PALANGKA RAYA
- Sabtu, 16 November 2024 | 16:44 WIB
: Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak mendampingi Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, Suganda Pandapotan Pasaribu, melakukan peninjauan Mal Pelayanan Publik (MPP) Huma Betang di Kota Palangka Raya, Kamis (7/11/2024).
Oleh MC KOTA PALANGKA RAYA, Sabtu, 9 November 2024 | 07:19 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 220
Palangka Raya, InfoPublik - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak mendampingi Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, Suganda Pandapotan Pasaribu, melakukan peninjauan Mal Pelayanan Publik (MPP) Huma Betang di Kota Palangka Raya, Kamis (7/11/2024).
Arbert menyampaikan kunjungan Ombudsman RI bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat terkait layanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
“Kehadiran pihak Ombudsman untuk memastikan bahwa layanan publik di Kota Palangka Raya benar-benar berjalan sesuai dengan harapan masyarakat,” katanya.
Sekedar diketahui lanjut Arbert, di dalam evaluasi Sekjen Ombudsman mengusulkan agar MPP Huma Betang memperluas lingkup layanan dengan melibatkan lebih banyak instansi.
Selama ini, koordinasi layanan hanya melibatkan kejaksaan, kodim, dan kepolisian, namun ke depan, diharapkan ada keterlibatan instansi lain seperti Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan perwakilan pemerintah pusat yang berada di daerah. Hal ini diharapkan dapat memperluas akses layanan yang dibutuhkan masyarakat setempat.
"Dia,ada memberikan beberapa catatan kepada kita. Terutama untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) mungkin diperluas, yang selama ini hanya terbatas pada Kajari, Dandim, Polresta tapi ditambah lagi dengan Balai POM," jelasnya
Dirinya memastikan pemerintah daerah akan menindaklanjuti rekomendasi dari Ombudsman RI, untuk memperbaiki dan menambah jenis layanan di MPP Huma Betang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami akan berusaha memenuhi permintaan dari masyarakat terkait layanan apa saja yang diperlukan, dan menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan perizinan dari masyarakat,” ujarnya.
Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan MPP Huma Betang Kota Palangka Raya dapat terus meningkatkan pelayanannya agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan publik yang berkualitas dan terintegrasi, sehingga fungsi layanan umum perizinan dapat berjalan optimal di Kota Palangka Raya. (MC. Kota Palangka Raya.1/Eyv)
