Dinas P2PA Beberkan Langkah Mencegah Tindakan Kekerasan di Sekolah dan Desa

Kota Gorontalo, InfoPublik - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman, mengungkapkan pentingnya langkah pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah dan desa.

Hal ini disampaikan Yana saat menjadi pemateri pada kegiatan Pelatihan Manajemen Penanganan Kasus dan Konveksi Hak Anak (KHA) bagi lembaga penyedia layanan perempuan dan anak, serta satuan pendidikan tingkat Kabupaten Bone Bolango, di Grand Q Hotel, Rabu (6/11/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Yana memaparkan berbagai program yang bertujuan untuk mengurangi kekerasan, baik di sekolah maupun di desa. Di sekolah, kata Yana, upaya pencegahan dimulai dengan pendidikan karakter yang mengajarkan sikap toleransi, empati, dan saling menghargai sejak dini.

“Selain itu, penting untuk melatih guru dan staf sekolah agar lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan serta mampu melakukan mediasi konflik secara efektif,” ungkapnya.

Yana juga menekankan pentingnya sosialisasi dan kampanye anti-kekerasan melalui seminar atau workshop yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua. Salah satu langkah penting lainnya adalah membangun sistem pelaporan yang aman bagi siswa yang menjadi korban atau saksi kekerasan.

Pengawasan yang ketat di lingkungan sekolah serta pendampingan terhadap siswa yang terlibat dalam kasus kekerasan juga menjadi fokus utama.

Selain itu, untuk memperkuat pencegahan kekerasan di desa, Yana mengungkapkan bahwa pendidikan dan penyuluhan masyarakat sangat diperlukan. Peran aktif tokoh masyarakat dan pemuka agama juga diharapkan dapat memperkuat pesan antikekerasan.

“Tak kalah penting, pemberdayaan ekonomi dan pendidikan akan membantu mengurangi faktor penyebab kekerasan. Pembentukan posko pengaduan serta pembangunan sistem keamanan desa juga menjadi langkah konkret untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak-anak,” ujarnya.

Penyebab utama kekerasan, menurut Yana, antara lain adalah kurangnya pengawasan, budaya kekerasan yang mengakar, dan kurangnya pemahaman serta pelatihan bagi guru. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga berkontribusi terhadap tingginya angka kekerasan.

Sebagai solusi, pemerintah daerah bersama dinas pendidikan dan seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga, diharapkan dapat berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan positif, serta memberikan ruang bagi anak-anak dan perempuan di Gorontalo untuk tumbuh dan berkembang tanpa kekerasan.

“Dengan adanya upaya-upaya ini, diharapkan Gorontalo dapat menjadi provinsi yang aman, kondusif, dan mendukung hak-hak anak serta perempuan untuk hidup tanpa ancaman kekerasan,” tutur Yana. (mcgorontaloprov/war)