Pemerintah Mulai Bahas Besaran UMP Gorontalo Tahun 2025

Kota Gorontalo, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Unsur Forum Komunikasi Daerah (Forkopimda) mulai membahas besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2025. Pembahasan UMP ini diseriusi melalui rapat Forkopimda terbatas yang dipimpin Pj Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin, di Aula Rujab Gubernur, Senin (4/10/2024).

Pj Rudy dalam arahannya menyampaikan bahwa pada tahun 2025, penetapan upah buruh akan menggunakan aturan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelumnya, MK telah menetapkan putusan terkait gugatan mengenai UU Cipta Kerja. Gugatan UU Cipta Kerja yang dikabulkan oleh MK yakni terkait dengan penetapan upah. MK mengembalikan sistem upah minimum sektoral yang sebelumnya dihapus dalam UU Cipta Kerja.

“Nanti akan ada dua yang ditetapkan untuk provinsi, yakni UMP dan UMS (upah minimum sektoral), yang tadinya hanya satu sekarang jadi dua. Begitu juga dengan kabupaten/kota, tadi hanya UMK ditambah dengan UMS kabupaten/ kota. Ini yang nantinya kita harus menunggu hasil perhitungan dan peraturan Kemenaker RI,  yang nanti akan disampaikan dalam waktu dekat mungkin di tanggal 6 atau 7 November,” kata Rudy.

Oleh sebab itu, lanjutnya, penetapan upah di tahun 2025 tidak akan sama lagi dengan penetapan upah tahun 2024. Di tahun 2024, pemerintah menetapkan upah dengan aturan UU Cipta Kerja PP Nomor 51 Tahun 2023. Aturan tersebut juga digunakan untuk menentukan UMK Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo.

Keputusan terkait UMP 2025 sendiri akan diumumkan pada 21 November 2024 mendatang. Pembahasan selanjutnya akan dilakukan bersama Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri dari unsur pengusaha, pakar, dan buruh. Terkait berapa kisaran UMP sendiri, belum diketahui pasti. Pemerintah daerah menunggu keputusan pemerintah pusat.

“Saya meminta teman-teman Forkopimda kita harus sama-sama mengawal ini. Karena akhir November ini juga akan ada Pilkada, ini yang harus kita antisipasi biar tidak ada gejolak. Kita sama-sama menunggu keputusan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemenaker,” paparnya.

Sebelumnya diketahui, di tahun 2024 UMP Gorontalo ditetapkan sebesar Rp3.025.100.

Rapat Forkopimda terbatas ini diikuti Kapolda Gorontalo, Danrem 133 NWB, Kabind Gorontalo, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sekdaprov Gorontalo, mewakili Kajati, Kepala BI Gorontalo, Kepala BPS Gorontalo, Kepala KPU, Kepala Bawaslu serta pimpinan OPD terkait. (mcgorontaloprov/echin)