Dukung SSGI 2024, Pemkot Dumai Kerahkan Tim di 36 Kelurahan

Dumai, InfoPublik – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Dumai mengadakan rapat persiapan untuk menyukseskan pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024  di Aula Kantor Kecamatan Dumai Kota, pada Jumat (25/10/2024).

SSGI adalah survei nasional yang dilakukan untuk memantau status gizi balita di Indonesia, meliputi stunting, wasting, underweight, dan overweight. Survei ini dilakukan setiap lima tahun sekali oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) untuk mengukur kondisi kesehatan keluarga melalui penilaian status gizi balita dan ibu balita.

Survei SSGI 2024 dilaksanakan dari 30 September hingga 30 November 2024, dan mencakup seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kegiatan ini diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan terkait kesehatan keluarga, khususnya dalam upaya pencegahan stunting.

Sekretaris Daerah Kota Dumai, Indra Gunawan, mengajak seluruh tenaga kesehatan di Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan SSGI.

“Program ini sangat penting sebagai tolak ukur pemerintah dalam menetapkan kebijakan terkait kesehatan keluarga, terutama dalam mencegah stunting. Untuk itu, kami membagi emapt tim yang akan bertugas di 36 kelurahan di Kota Dumai, guna memastikan kelancaran pelaksanaan SSGI ini,” kata Indra Gunawan.

Ia menjelaskan bahwa tim enumerator akan datang ke Kota Dumai untuk melakukan pengambilan sampel, dan tugas utama pemerintah setempat adalah membantu kelancaran proses tersebut di lapangan.

Sementara itu, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Dumai, Shintia Riza, menyampaikan bahwa persiapan pelaksanaan SSGI 2024 di Kota Dumai telah memasuki beberapa tahapan penting.

Selain itu, TPPS Kota Dumai sepakat agar enumerator yang bertugas di lapangan akan didampingi oleh Kepala Puskesmas, Kepala TU, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), serta Petugas Kesehatan Balita (PKB).

TPPS berharap pelaksanaan SSGI di Kota Dumai dapat berjalan lancar, memberikan hasil yang valid dan bermanfaat, serta menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan yang tepat oleh pemerintah.

(mhl)