Tiga Strategi Utama Pemkot Padang dalam Menekan Angka Kemiskinan pada 2024

Padang, InfoPublik – Pemerintah Kota (Pemkot) Padang terus memperkuat berbagai program pengentasan kemiskinan untuk menurunkan angka kemiskinan di kota ini.

Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Padang, Yosefriawan, saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun 2024 yang digelar di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) pada Kamis (17/10/2024).

Yosefriawan mengungkapkan, persentase penduduk miskin di Kota Padang pada 2024 sebesar 4,06 persen (41,4 ribu jiwa), turun dari 4,17 persen (41,97 ribu jiwa) pada 2023. Penurunan sebesar 0,11 persen ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak dan program strategis pemerintah.

Pemkot Padang telah menerapkan tiga strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Strategi pertama adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui program bantuan sosial, subsidi, jaminan kesehatan, rehabilitasi sosial, santunan kematian, dan fasilitas bantuan hukum," ujar Yosefriawan.

Kedua, Pemkot juga berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan berbagai program pemberdayaan sosial, pelatihan kerja, bantuan bibit dan benih, serta pengembangan UMKM dan fasilitasi akses pekerjaan.

Ketiga, pemerintah juga berupaya mengurangi kantong-kantong kemiskinan dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar, perbaikan rumah tidak layak huni, serta peningkatan infrastruktur sanitasi dan air minum di permukiman.

"Monitoring dan evaluasi terhadap program-program ini juga terus dilakukan untuk memastikan efektivitasnya," jelas Yosefriawan.

Pemkot Padang, lanjutnya, secara konsisten mengalokasikan anggaran dari APBD Kota, APBD Provinsi, dan APBN, serta menggandeng Baznas, dunia usaha, LSM, BUMN/BUMD, dan masyarakat untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan ini.

Dalam hal kemiskinan ekstrem, Kota Padang telah melakukan aksi nyata melalui bantuan CSR dan lembaga lainnya yang mendukung program nasional, serta memastikan rumah tangga miskin terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjadi prioritas penerima bantuan.

"Kami berharap adanya dukungan dan kerja sama dari semua pihak untuk terus menekan angka kemiskinan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya satu pihak," pungkas Yosefriawan. (MC Padang/June)