KPU Sumbar Gandeng Mubaligh Muhammadiyah Tolak Politik Uang di Pilkada 2024

Padang, InfoPublik – Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Jons Manedi, mengajak peran aktif para mubaligh Muhammadiyah dalam mengedukasi masyarakat untuk menolak politik uang pada Pilkada Serentak 2024.

Ajakan ini disampaikan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Sumatera Barat di Universitas Muhammadiyah, Kota Padang, Provinsi Sumbar pada Sabtu (12/10/2024).

Dalam acara bertema "Peran Mubaligh Muhammadiyah Dalam Memperkuat Edukasi Tolak Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2024", Jons Manedi menekankan pentingnya peran tokoh agama dalam menyampaikan pesan-pesan demokrasi yang bersih dan bahaya politik uang.

Jons menjelaskan bahwa KPU Sumatera Barat telah menetapkan 4.103.084 daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Serentak Nasional (PSN) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024. Pemungutan suara akan dilakukan di 10.846 TPS, termasuk 27 TPS khusus di lokasi tertentu.

"Politik uang adalah salah satu bentuk investasi politik yang berbahaya. Jika dibiarkan, kebijakan pemimpin yang terpilih akan lebih menguntungkan kepentingan pihak yang telah 'berinvestasi' dalam proses pemilihan. Pemimpin yang buruk akan terpilih jika pemilih yang baik tidak menggunakan hak pilihnya," ujar Jons.

Di hadapan para pengurus LHKP, mubaligh, dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Jons juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada. Ia mengajak para mubaligh untuk menjadi penyambung pesan-pesan demokrasi yang sehat kepada lebih dari 4 juta pemilih di Sumatera Barat.

"KPU tidak bisa bekerja sendiri. Kami berharap para mubaligh dapat membantu menyampaikan pentingnya menjaga integritas demokrasi dan menolak politik uang kepada masyarakat," pungkas Jons Manedi.

(MC Padang/Marajo)