Kota Batam Susun RDTR Baru, Pjs Wali Kota: Partisipasi Publik Kunci Tata Ruang Berkelanjutan

Batam, InfoPublik – Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Andi Agung, berharap Kota Batam dapat memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang komprehensif untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan di masa depan.

Hal ini disampaikannya saat membuka acara Konsultasi Publik I terkait Revisi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 60 Tahun 2021 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang, dan Batu Aji Kota Batam Tahun 2021-2041 di Harris Hotel Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Rabu (9/10/2024).

“Kegiatan konsultasi publik ini merupakan bagian penting dalam proses penyusunan RDTR, yang mewajibkan pelibatan aktif masyarakat. Ini selaras dengan peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021, yang menjadi pedoman kita dalam perencanaan tata ruang,” ujar Andi.

Dengan adanya partisipasi publik, lanjut Andi, Pemkot Batam bisa menyerap aspirasi masyarakat untuk menciptakan dokumen RDTR yang mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. RDTR berperan penting dalam mengendalikan pertumbuhan kota, mengoptimalkan infrastruktur, meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah konflik penggunaan lahan.

“RDTR akan memastikan bahwa pembangunan kota terarah, efisien, dan berkelanjutan. Penyusunan RDTR juga diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Di dalamnya, pada Pasal 14 Ayat 3 disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar,” jelasnya.

Andi menjelaskan bahwa RDTR berfungsi sebagai pedoman teknis dalam perizinan pemanfaatan ruang, zonasi, serta kapasitas bangunan, yang akan mendukung kelancaran perizinan dan pelaksanaan program pembangunan di Kota Batam. Sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kota Batam memiliki posisi strategis dari segi ekonomi, geografis, dan geopolitik, yang perlu didukung dengan tata ruang yang terencana dengan baik.

“Batam memiliki lima Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk Kawasan Industri Tanjung Sauh, Kawasan Industri Pulau Ladi, Kawasan Industri Wiraraja Geseip, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Skala Besar, dan program pengembangan kawasan Rempang Eco-city,” paparnya.

Selain itu, Batam juga memiliki 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), di mana empat di antaranya telah ditetapkan, yaitu KEK Nongsa Digital Park, KEK Batam Aero Technic, KEK Tanjung Sauh, dan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam. KEK Pulau Nipah masih dalam tahap rekomendasi.

Andi berharap, melalui konsultasi publik ini, rencana tata ruang yang dirumuskan dapat mendukung potensi yang dimiliki Batam serta sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Konsultasi publik ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan forum interaktif untuk berbagi pandangan dan saran.

“Melalui forum ini, kita bisa menggali informasi lebih mendalam mengenai kebutuhan masyarakat terkait tata ruang yang ada, serta mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari semua pihak. Dengan cara ini, kita dapat merumuskan langkah konkret untuk penyusunan RDTR, sehingga hasil akhirnya dapat mencerminkan kepentingan bersama dan menciptakan ruang yang lebih baik untuk masa depan Kota Batam,” tutup Andi.