Pendapatan Agam Diprediksi Capai Rp1,5 Triliun di 2025, APBD Diarahkan untuk Program Strategis

Agam, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam memproyeksikan pendapatan daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Agam tahun 2025 sebesar Rp1,5 triliun lebih.

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Agam, Edi Busti, mengatakan pendapatan daerah tersebut akan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan mencapai Rp205 miliar. PAD ini terdiri dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan lain-lain yang sah.

Selain itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah diperkirakan mencapai Rp1,3 triliun lebih. Total pendapatan ini diharapkan dapat menopang belanja daerah yang diproyeksikan sebesar Rp1,6 triliun lebih.

“Belanja daerah pada 2025 dialokasikan untuk belanja operasi yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial sebesar Rp1,3 triliun. Sementara belanja modal untuk peralatan, mesin, gedung, jalan, jaringan, dan irigasi dialokasikan Rp168 miliar lebih,” jelas Edi Busti dalam rapat paripurna DPRD, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) pada Senin (30/9/2024).

Selain itu, ada pula alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp10 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp190 miliar yang akan dialokasikan untuk belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

Untuk pembiayaan daerah, RAPBD 2025 mencakup penerimaan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp11 miliar, serta pengeluaran pembiayaan Rp2,5 miliar untuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Dengan demikian, RAPBD 2025 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp117 miliar. Kami berharap ada pembahasan lebih lanjut untuk menajamkan program-program prioritas, agar defisit ini bisa ditutupi dalam perubahan APBD 2025,” ungkap Edi Busti.

Pembahasan dan penyempurnaan program serta kegiatan prioritas di tahun 2025 diharapkan akan mampu menyeimbangkan anggaran dan menjaga stabilitas keuangan daerah.