- Oleh MC KAB BENGKALIS
- Kamis, 21 November 2024 | 22:30 WIB
:
Oleh MC KAB BENGKALIS, Rabu, 2 Oktober 2024 | 15:12 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 130
Bengkalis, InfoPublik – Kepala Bagian Perekonomian Setda Bengkalis, Khairi Fahrizal, menegaskan bahwa pengendalian inflasi di daerah adalah isu penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama untuk meminimalkan dampak inflasi terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Salah satu inflasi yang harus diwaspadai adalah inflasi volatile food (pangan bergejolak). Komoditas pangan ini sangat berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari," ujar Khairi dalam rapat persiapan penyusunan kebijakan pengendalian inflasi daerah dan pembahasan aplikasi Jendela Informasi Inflasi (JINNI) di Ruang Rapat Wakil Bupati, Lantai II, Kantor Bupati Bengkalis, Provinsi Riau pada Selasa (1/10/2024).
Untuk mengatasi tantangan ini, Khairi menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis telah menyiapkan enam langkah konkret pengendalian inflasi daerah, yaitu:
Khairi juga menekankan pentingnya kerja sama antardaerah dan dinas terkait untuk memastikan fluktuasi harga dapat diredam, sehingga daerah mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik.
Lebih lanjut, Khairi mengungkapkan bahwa untuk menunjang keberhasilan program pengendalian inflasi ini, pihaknya telah menyiapkan aplikasi JINNI, yang merupakan platform terpadu untuk menyajikan data terkait distribusi, indeks harga, andil komoditas, serta grafik analisis inflasi.
"Aplikasi JINNI ini dirancang untuk memudahkan kepala daerah dalam memantau harga dan produksi komoditas setiap minggu dan bulannya secara real-time. Aplikasi ini juga mendukung konektivitas data dan informasi terkait produksi serta harga pangan," jelasnya.
Khairi berharap agar seluruh stakeholder dan dinas terkait berperan aktif dalam mengisi data pada aplikasi JINNI untuk menciptakan sinergi dan komitmen bersama dalam menangani persoalan inflasi, demi mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Bengkalis.
“Kerja sama dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak sangat diperlukan agar kebijakan pengendalian inflasi berjalan efektif dan ketahanan pangan bisa terwujud,” tutup Khairi.