:
Oleh MC PROV RIAU, Selasa, 17 September 2024 | 06:54 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 118
Pekanbaru, InfoPublik - Sosialisasi tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) digelar di Pekanbaru dengan tujuan mengoptimalkan keterbukaan informasi dan memperluas kerja sama antaranggota JDIH di tingkat nasional.
Acara ini berlangsung di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Kamis (12/9/2024).
Melibatkan berbagai instansi, termasuk Setjen DPD RI, Kemenkumham RI, serta Pemerintah Provinsi Riau.
Kepala Pusat Perencanaan dan Kajian Kebijakan Hukum Setjen DPD RI, Andi Erham, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan memperkuat kerja sama, tetapi juga memberikan pemahaman terkait produk hukum yang telah dikeluarkan oleh DPD RI dan pemerintah daerah.
"Ini merupakan upaya untuk memperluas jaringan kerja sama, bertukar informasi, dan memperkuat pengelolaan JDIH di tingkat daerah," jelas Andi.
Menurutnya, produk hukum merupakan kebijakan penting yang perlu didokumentasikan agar mudah diakses oleh masyarakat. DPD RI pun sedang melakukan berbagai pembenahan, seperti penyusunan peraturan Sekjen terkait pengelolaan JDIH, dan inovasi berkelanjutan melalui platform digital.
"Kami terus memperbaiki JDIH DPD RI agar semakin inovatif dan mempertahankan prestasi di JDIH Nasional Award," tambahnya.
Penjabat Gubernur Riau, diwakili oleh Asisten III Setdaprov Riau, menekankan pentingnya keterbukaan informasi di era digital saat ini. Masyarakat dihadapkan pada tantangan memilah informasi yang valid di tengah banjir data yang kadang tidak relevan. Ia mengapresiasi kegiatan ini sebagai upaya mendorong literasi hukum dan keterbukaan informasi yang sehat.
"Kami harap kegiatan ini dapat meningkatkan kerja sama dan komunikasi antar pengelola JDIH di Provinsi Riau dan pusat, sehingga dapat mendukung penyebaran informasi hukum yang akurat dan bermanfaat," tutupnya.
(Mediacenter Riau/Alw)
