DJP Sumbar-Jambi Berikan Keringanan Sanksi Pajak, Fokus Capai Target Akhir Tahun

Padang, InfoPublik – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatra Barat (Sumbar) dan Jambi meluncurkan kebijakan khusus berupa keringanan sanksi administrasi bagi wajib pajak.

Kebijakan ini akan berlaku mulai Oktober hingga Desember 2024, sebagai bagian dari upaya mencapai target penerimaan pajak tahun ini.

Kepala Kanwil DJP Sumbar-Jambi, Arif Mahmudin Zuhri, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, jumlah penerimaan pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Sumbar-Jambi telah mencapai Rp8,2 triliun, atau sekitar 59 persen dari total target sebesar Rp13,99 triliun.

“Kami berkomitmen untuk mencapai bahkan melebihi target Rp13,99 triliun hingga akhir tahun ini,” ujar Arif saat Tax Gathering yang digelar di Kanwil DJP Kota Padang, Provinsi Sumbar, pada Rabu (11/9/2024).

Arif menjelaskan bahwa selama tiga bulan ke depan, Kanwil DJP Sumbar-Jambi akan memberlakukan kebijakan khususterkait pengurangan sanksi administrasi, yang dapat diartikan sebagai bentuk pengampunan sanksi bagi wajib pajak.

“Kebijakan ini adalah salah satu cara kami untuk meringankan beban wajib pajak dan mendorong kepatuhan pajak lebih tinggi,” tambahnya.

Selain kebijakan pengampunan sanksi, Kanwil DJP Sumbar-Jambi juga terus mensosialisasikan penggunaan sistem informasi Coretax. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah proses perpajakan dan meningkatkan transparansi dalam layanan kepada wajib pajak.

(MC Padang/RA)