- Oleh MC KAB WONOSOBO
- Jumat, 1 November 2024 | 10:12 WIB
: Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan
Oleh MC KAB WONOSOBO, Jumat, 6 September 2024 | 14:36 WIB - Redaktur: Santi Andriani - 161
Wonosobo, InfoPublik - Angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan dari 15,58 persen pada 2023 menjadi 15,28 persen pada 2024, adapun kemiskinan ekstrem menjadi 1,26 persen. Hal ini, mengisyaratkan bahwa komitmen dan upaya bersama dalam pengentasan kemiskinan memberikan dampak yang signifikan.
Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan mengatakan, dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan hingga target 0 persen diperlukan kolaborasi bersama berbagai pihak. Salah satunya kata Muhammad, dengan memfokuskan sasaran intervensi yang jelas di masing-masing desa.
"Setelah ini ada pertemuan antara camat dengan desa untuk membedah peta desa. Kemudian OPD, BUMD/BUMN bisa mengambil peran masing-masing. Situasi ini harus dilakukan bersama-sama," ucapnya di Bappeda Wonosobo, Kamis (5/9/2024).
Ia juga menyampaikan, tahun ini Kabupaten Wonosobo kembali mendapatkan dana insentif fiskal untuk penanganan kemiskinan senilai Rp6 miliar rupiah dan stunting Rp5 miliar rupiah. Dana insentif ini akan dipergunakan semaksimal mungkin guna percepatan penurunan angka kemiskinan dan stunting.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo One Andang Wardoyo menambahkan, kolaborasi antara kabupaten dan desa perlu komunikasikan lagi. Termasuk, membuat guiding untuk lebih memfokuskan dana desa, sehingga, pengurangan angka kemiskinan di masing-masing desa akan lebih terarah.
"Tahun ini ada 47 desa yang juga menerima dana insentif karena kinerjanya bagus. Saya ingin mengarahkan untuk intervensi kemiskinan dengan berbasis data," ujarnya.
Sementara itu dalam paparannya, Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Wonosobo, Harjanto menyampaikan, dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dan untuk mencapai target 0 persen kemiskinan ekstrem pada 2024, perlunya percepatan dan ketepatan intervensi baik jenis program maupun target sasaran.
Menurutnya, berbagai program dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) telah dijalankan. Mulai dari Mayo Sekolah, yang fokus pada pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah (ATS) melalui penyediaan beasiswa. Sehingga, sejak 2022-2024 setidaknya ada 275 anak kembali ke sekolah melalui program ini.
“Selain Mayo Sekolah, melalui program Kurda, Sobo Hebat Sedulur Selawase, serta Yayasan Diaspora, Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Kabupaten Wonosobo dinilai efektif,” pungkas Harjanto. (MC Kab. Wonosobo)