Pontianak Berhasil Kendalikan Inflasi: Turun hingga 1,31 Persen di Agustus 2024

Pontianak, InfoPublik – Kota Pontianak Kalimantan Barat (Kalbar) terus mencatatkan prestasi dalam pengendalian inflasi, dengan tren penurunan yang signifikan. Pada Agustus 2024, inflasi di Kota Pontianak tercatat hanya 1,31 persen, menempatkannya sebagai kota dengan inflasi terendah keenam di Indonesia. Pencapaian itu diungkapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rapat koordinasi nasional yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah melalui Zoom Meeting.

Setahun belakangan, Kota Pontianak berhasil masuk dalam 10 besar kota dengan inflasi terendah di Indonesia. Keberhasilan ini diakui secara nasional dengan penghargaan yang langsung diserahkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Ani Sofian, menegaskan pentingnya menjaga momentum ini dan mengingatkan seluruh jajaran serta stakeholder untuk tidak berpuas diri. "Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong daya beli," kata Ani Sofian usai mengikuti rakor inflasi di Pontive Center, Selasa (3/9/2024).

Pada Agustus 2023, inflasi di Pontianak mencapai 3,74 persen, yang berarti ada penurunan signifikan dalam setahun terakhir. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, beberapa komoditas seperti kacang panjang, buncis, kopi bubuk, ketimun, ikan tongkol, dan cabai rawit menjadi penyumbang utama inflasi di Agustus 2024.

Namun, beberapa komoditas mengalami penurunan harga, seperti daging ayam ras, tomat, udang basah, bawang merah, dan ikan kembung, yang turut membantu menjaga inflasi tetap rendah.

Pemerintah Kota Pontianak melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah melakukan berbagai inovasi untuk mengendalikan inflasi. Salah satu upaya tersebut adalah Gerakan ASN Menanam Sayur di pekarangan rumah, pengembangan sorgum sebagai alternatif pengganti nasi, serta capacity building bagi anggota TPID.

"Tantangan global maupun domestik membutuhkan strategi kebijakan 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif," ujar Ani Sofian, menekankan pentingnya memperkuat program pengendalian inflasi di tingkat daerah.