- Oleh MC KOTA PONTIANAK
- Sabtu, 23 November 2024 | 23:13 WIB
: Masih Tahap Sosialisasi, Upaya Tingkatkan PAD | Foto : MC Pontianak
Oleh MC KOTA PONTIANAK, Rabu, 21 Agustus 2024 | 21:16 WIB - Redaktur: Untung S - 214
Pontianak, InfoPublik – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyambut baik dan mendukung program Pertamina yang menyalurkan BBM Bersubsidi Tepat Sasaran untuk produk Biosolar dan Pertalite kepada masyarakat dengan menggunakan QR Code khusus untuk pengendara roda empat, sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Agar implementasi kewajiban transaksi pembelian Pertalite menggunakan QR Code berjalan lancar, Pemkot Pontianak akan berkoordinasi secara berkala dengan PT Pertamina Patra Niaga guna mensosialisasikan program ini kepada masyarakat,” ungkap Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Ani Sofian, usai membuka Sosialisasi Penerapan Penggunaan Transaksi BBM Pertalite dengan QR Code Khusus Kendaraan Roda Empat di Aula SSA Kantor Wali Kota, Selasa (20/8/2024).
Dengan kebijakan ini, Ani Sofian menjelaskan bahwa data konsumsi BBM dapat dimanfaatkan sebagai pajak daerah untuk meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bagi pemilik kendaraan yang tidak menggunakan QR Code, pengisian BBM akan dibatasi.
“Sehari itu maksimal hanya 20 liter, sementara yang menggunakan QR Code bisa mengisi penuh sesuai kapasitas tangki,” jelas Pj Wali Kota.
Ani Sofian juga meminta kepada RT, RW, lurah, hingga camat untuk mendampingi tim Pertamina, khususnya dalam pendaftaran kendaraan. Ia berharap agar tidak terjadi gejolak di tengah masyarakat.
“Perlu menjadi perhatian bersama bahwa kebijakan Bank Indonesia yang mewajibkan pembayaran non-tunai pernah menimbulkan respon penolakan, sehingga harus disesuaikan kembali secara bertahap,” tambahnya.
Ani Sofian juga meminta dukungan dari seluruh stakeholder terkait dengan tujuan pembangunan daerah. Ia menyampaikan bahwa semakin banyak konsumsi BBM yang terdata, semakin mudah untuk meningkatkan PAD.
“Kami sering menerima keluhan dari masyarakat terkait antrean kendaraan besar. Hal itu juga perlu didiskusikan bersama agar masyarakat mengetahui siapa yang bertanggung jawab,” pungkasnya. (Kominfo/Prokopim/Gema Mahardhika)