Tingkatkan Kinerja dan Profesionalisme Kepala OPD, Pemprov Maluku Utara Siapkan Uji Kompetensi ASN

Sofifi, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara tengah bersiap menggelar uji kompetensi (Ukom) bagi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam lingkup pemerintah provinsi.

Langkah ini diambil untuk memastikan kinerja dan profesionalisme ASN terus meningkat seiring dengan tuntutan pelayanan publik yang lebih baik.

Pj. Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A Kadir, telah menerima rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada 7 Agustus 2024, yang mencakup uji kompetensi bagi 24 kepala OPD serta persetujuan formasi panitia seleksi (Pansel) yang dipimpin oleh Husen Alting.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara, Miftah Bay, saat ditemui di Bela Hotel Ternate, Kamis (8/8/2024). "Rekomendasi uji kompetensi dan evaluasi kinerja sudah kami terima awal pekan ini," ujar Miftah.

Namun, hingga kini, jadwal pasti pelaksanaan Ukom belum ditentukan, karena BKD masih menunggu arahan dari Pj. Gubernur yang sedang menjalankan tugas di luar daerah. "Kita tunggu beliau kembali untuk menentukan tanggal pelaksanaan Ukom dan evaluasi kinerja," tambahnya.

Ada beberapa OPD yang tidak termasuk dalam evaluasi kinerja dan uji kompetensi kali ini, seperti Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Biro Kesra, dan BPBJ.

Keenam jabatan tersebut telah melalui seleksi terbuka di masa mantan Plt. Gubernur Al Yasin Ali, namun hingga kini hasilnya belum ditindaklanjuti. Pj Gubernur masih mempertimbangkan apakah pejabat-pejabat ini akan dilantik atau dilakukan asesmen ulang.

Dua jabatan lainnya, yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) serta Biro Hukum, juga tidak termasuk dalam rencana evaluasi.

Rencana uji kompetensi ini mendapat dukungan dari Ketua Fraksi KNBK DPRD Maluku Utara, Malik Sillia. Menurut dia, evaluasi bagi pejabat eselon II dan III sudah sangat diperlukan untuk memastikan adanya tim kerja yang efektif dan inovatif dalam mendukung program-program pemerintah daerah.

"Saran saya, Pj. Gubernur segera melakukan penataan, mulai dari eselon II hingga kepala sekolah. Pak Gubernur harus memiliki tim kerja yang cekatan dan inovatif," tegas Malik saat dikonfirmasi terpisah. (MC Tidore)