Hadapi Krisis Fiskal, Pj Gubernur Maluku Utara Cari Solusi ke Kementerian Keuangan

Sofifi, InfoPublik - Menghadapi tekanan berat akibat krisis fiskal yang melanda Pemprov Maluku Utara, Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A Kadir, langsung melakukan kunjungan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mencari solusi.

"Saya berkunjung ke Kemenkeu kemarin untuk membahas kondisi fiskal Pemprov yang sangat memprihatinkan," ujar Samsuddin, Rabu (7/8/2024).

Pj Gubernur berharap agar Kemenkeu dapat mempertimbangkan kembali kurang bayar tahun ini agar tidak menjadi Tunda Bayar (TDF).

"Kami harap Kemenkeu dapat mempertimbangkan kembali kurang bayar tahun ini, sehingga tidak menjadi Tunda Bayar (TDF)," tambah Samsuddin.

Jika Kemenkeu tidak memberlakukan kebijakan TDF terhadap Pemprov Maluku Utara, hal ini akan membantu menutup defisit anggaran yang sedang dihadapi.

"Nilai kurang bayar ini akan diketahui pada akhir bulan ini. Jika memang ada, maka keuangan Pemprov Maluku Utara akan memiliki sedikit ruang untuk bernapas," jelas Samsuddin.

Berdasarkan kesepakatan antara Banggar DPRD dan TAPD Pemprov Maluku Utara, total utang pokok yang wajib dibayarkan Pemprov Maluku Utara mencapai Rp1,9 triliun.

Pembayaran utang ini direncanakan akan dilakukan secara bertahap, mulai tahun ini hingga tahun depan, dengan R-APBD 2025 yang sudah mencantumkan alokasi untuk pembayaran defisit sebesar Rp440 miliar.

Dengan kondisi fiskal yang sangat terbatas, langkah Pj Gubernur Maluku Utara untuk mengupayakan bantuan dari Kemenkeu menjadi krusial demi menjaga stabilitas keuangan daerah serta pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan.

Langkah cepat dan proaktif dari Samsuddin A Kadir ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan fiskal dan mencari solusi terbaik untuk kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. (MC Tidore)