Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Capai 10,76% pada Triwulan II/2024, Industri Masih Jadi Tumpuan

Ternate, InfoPublik – Perekonomian Maluku Utara pada Triwulan II 2024 mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 10,76 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Pertumbuhan ini terjadi pada seluruh lapangan usaha, sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara, Senin (5/8/2024).

Perekonomian Maluku Utara Triwulan II 2024, berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, mencapai Rp23,4 triliun. Berdasarkan harga konstan 2010, angkanya mencapai Rp13,3 triliun.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib dengan peningkatan sebesar 25,17 persen.

Disusul oleh Industri Pengolahan yang tumbuh sebesar 17,06 persen, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor yang naik sebesar 15,97 persen.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang masih memegang peranan penting dalam perekonomian Maluku Utara, juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,82 persen.

"Leading sektor ekonomi Maluku Utara yaitu Industri, Pertambangan, Pertanian, Perdagangan, dan Administrasi Pemerintahan terus tumbuh," kata Plt Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, Nurhidayat Maskat.

Pertumbuhan di sektor Industri Pengolahan didukung oleh kuatnya permintaan global untuk produk Feronikel, Nickel Matte, MHP, Nickel Sulphate, dan Cobalt Sulphate.

Namun, pada triwulan ini, pertumbuhan di sektor Pertambangan relatif lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan industri logam dasar.

Pertanian mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,82 persen pada Triwulan II 2024, yang didorong oleh peningkatan produksi hasil perikanan, perkebunan, dan kehutanan.

Dibandingkan dengan Triwulan I 2024, perekonomian Maluku Utara pada Triwulan II 2024 tumbuh sebesar 6,89 persen (quarter-to-quarter).

Pertumbuhan ini terjadi pada 15 lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi pada Industri Pengolahan sebesar 18,52 persen, diikuti oleh Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,75 persen, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,77 persen.

Namun, beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi, seperti Pengadaan Listrik dan Gas yang turun sebesar 1,87 persen, serta Pertambangan dan Penggalian yang turun sebesar 0,25 persen. (Dv/MC Tidore)