Pj Gubernur Jatim Sampaikan Nota Keuangan Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD 2023

: Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono saat menghadiri sidang paripurna DPRD Jatim bersama Wakil Ketua, Istu Hari Subagio, dan Anik Maslachah. (Moko) -Foto:Mc.Jatim


Oleh MC PROV JAWA TIMUR, Kamis, 23 Mei 2024 | 06:36 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 90


Surabaya, InfoPublik – Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) Gubernur Jawa Timur tahun anggaran (TA) 2023. Rabu (22/5/2024) dihadapan Pimpinan dan anggota DPRD Jatim di ruang rapat Paripurna.

Pj Gubernur Adhy Karyono mengatakan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, merupakan  hasil dari proses pelaksanaan APBD Tahun Anggaran  2023 yang telah selesai dilaksanakan pemeriksaan oleh  BPK-RI dengan mengacu atau berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan  Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon  Anggaran Sementara (PPAS).

“Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD jatim 2023 ini juga,  merupakan perwujudan dalam Nelaksanakan amanat Undang-undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sebagaimana  pasal 320 ayat 1 yang menyebutkan Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang  telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK-RI paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir,“ katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 33 triliun 767 miliar 866 juta rupiah  lebih atau 102,87 persen dari jumlah yang ditargetkan  sebesar Rp. 32 triliun 826 miliar 282 juta rupiah lebih. Dimana berasal dari Pendapatan Asli Daerah, sebesar Rp22 triliun 317 miliar 204 juta rupiah lebih atau 102,97 persen, lebih tinggi dari jumlah yang ditargetkan sebesar Rp21 triliun 672 miliar 943 juta rupiah lebih, berasal dari Pajak Daerah.Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan Transfer terealisasi sebesar, Rp11 triliun 410 miliar 153 juta rupiah lebih, atau 102,56 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp11 triliun 125 miliar 134 juta rupiah lebih berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - Dana Insentif Daerah.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp40 miliar 508 juta rupiah lebih atau 143,62 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp28 miliar 204 juta rupiah lebih berasal dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya terkait Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dilakukan dengan mengoptimalkan pembiayaan, baik yang bersumber dari SILPA tahun lalu, pencairan dan pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal, serta pembayaran pokok utang. Dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, realisasi pembiayaan Netto sebesar Rp4.313. 926.000.000 diperoleh dari realisasi penerimaan pembiayaan sebesarRp 5.046.324.000.000 lebih dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp732.398.000.000 lebih.

Saldo Anggaran Lebih Awal 2023 sebesar Rp4.446.324.000.000 lebih, sedangkan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp4.446.324.000.000 lebih. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun Berjalan adalah sebesar Rp3.796.949.000.000 lebih, sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir 2023 sebesar Rp3.796.949.000.000 lebih.

Pihaknnya juga, menyampaikan terima kasih dan  apresiasi atas kesediaan Saudara Ketua, Para Wakil  Ketua, dan segenap Anggota Dewan yang terhormat, serta para hadirin yang telah mengikuti Sidang Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Keuangan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 secara seksama.

”Tidak lupa kami sampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan baik pada narasi, substansi materi maupun kesalahan-kesalahan yang bersifat redaksional. Selanjutnya, saya serahkan sepenuhnya  kepada Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, dan segenap Anggota Dewan yang terhormat untuk mencermati. Serta memberikan saran yang bersifat konstruktif sebagai bahan masukan dan perbaikan demi penyempurnaan dan peningkatan efektifitas pelaksanaan APBD,” tambahnya. (MC Diskominfo Prov Jatim /hjr-Pca/Eyv)

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Jumat, 14 Juni 2024 | 05:45 WIB
Pemkot Mojokerto Lakukan Monitoring Kesehatan Hewan Kurban
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Jumat, 14 Juni 2024 | 05:46 WIB
Pj Gubernur Jatim : Selamat Datang Roadshow Bus KPK di Surabaya
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Jumat, 14 Juni 2024 | 05:48 WIB
Ketua KAD Jatim Sampaikan Peran Aktifnya dalam Upaya Pencegahan Korupsi
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Jumat, 14 Juni 2024 | 05:51 WIB
KPK RI Bakal Utamakan Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Jumat, 14 Juni 2024 | 02:39 WIB
Bank Indonesia Raih Opini WTP dari BPK
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Jumat, 14 Juni 2024 | 02:38 WIB
Daftar Anggota KPU Terpilih di 36 Kab/Kota se Jatim