: Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Muchlis Djumadil (Foto: Opie)
Oleh MC KOTA TIDORE, Senin, 6 Mei 2024 | 10:14 WIB - Redaktur: Inda Susanti - 77
Ternate, InfoPublik – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Provinsi Maluku Utara, berupaya menjalankan Program Merdeka Belajar yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) meskipun dengan keterbatasan anggaran yang ada.
Program Merdeka Belajar dinilai positif karena dapat mendorong para siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Muchlis Djumadil, mengaku saat ini pihaknya mengalami keterbatasan anggaran untuk memaksimalkan program Merdeka Belajar di Kota Ternate.
“Meski keterbatasan anggaran, kami tetap proaktif menjalankan Program Merdeka Belajar dengan mengikutsertakan guru-guru ke berbagai pelatihan yang dilaksanakan pemerintah pusat, baik melalui balai maupun Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP),” ujarnya, Sabtu (4/5/2024).
Guna mendorong agar program Merdeka Belajar berjalan lebih maksimal, pihaknya sudah melakukan lokakarya pendidikan Guru Penggerak yang mengatur dan menjelaskan kurikulum Merdeka Belajar.
“Dalam program Merdeka Belajar ini, para orang tua siswa harus ikut membantu anak mereka, karena saat ini siswa dipaksakan untuk mandiri, berkarya dan berinovasi. Kalau dulu harus menunggu guru untuk membimbing siswa, sekarang tidak lagi karena siswa yang harus berperan aktif,” tuturnya.
Menurut dia, keterbatasan anggaran juga berdampak pada fasilitas pendidikan yang menjadi bagian penting untuk memaksimalkan Merdeka Belajar namun pihaknya tetap memperjuangkan agar anggaran tersebut bisa masuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Persoalan yang terjadi di tiga pulau terluar ini menyangkut dengan asesmen seperti di Kecamatan Batang Dua, itu menyangkut internet. Kita bisa saja menggunakan sekolah lain yang ada internetnya tapi itu butuh waktu lama untuk di-upload,” ungkapnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, lanjut Muchlis, pihaknya harus berkolaborasi dengan pemerintah pusat yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), karena Dinas Pendidikan tidak mungkin menyediakan itu.
“Karena tidak mungkin kami dari Dinas Pendidikan menyediakan tower dan lain-lain. Mamang kita punya dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk membeli alat penunjang internet, tapi kalau internetnya kurang baik ya sulit untuk mengupload,” tukasnya. (NA/MC Tidore)
