Kabupaten Banggai Raih Penghargaan Pembangunan Daerah pada Musrenbangnas 2024

Banggai, InfoPublik – Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), masuk dalam 10 kabupaten terbaik dan meraih Penghargaan Pembangunan Daerah 2024 dalam inovasi “Satu Juta Satu Pekarangan”.

Penghargaan diberikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan diterima Bupati Kabupaten Banggai, Amirudin beserta Kepala Bappeda Kabupaten Banggai, di sela acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (6/5/2024).

Penghargaan ini menjadi bukti komitmen dan kerja keras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui berbagai program dan kebijakan yang diimplementasikan, Kabupaten Banggai mengalami kemajuan signifikan di berbagai sektor pembangunan.

Bupati Banggai, Amirudin, menyatakan rasa syukur dan bangga atas prestasi yang diraih oleh Kabupaten Banggai. Dia juga mengapresiasi dedikasi serta kerja keras seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan mitra-mitra pembangunan yang telah turut berperan dalam pencapaian ini.

Menurut dia, penghargaan ini bukan hanya merupakan pengakuan atas capaian yang telah diraih, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan mengimplementasikan program-program pembangunan yang lebih baik demi mewujudkan visi pembangunan yang lebih maju dan berkelanjutan bagi Kabupaten Banggai.

Sebagai informasi, Musrenbangnas 2024 dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo digelar untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Sebagai bagian dari forum yang penting untuk menyusun agenda pembangunan nasional, Musrenbangnas 2024 menghadirkan berbagai pemangku kepentingan berkumpul untuk berdiskusi dan merumuskan strategi pembangunan yang lebih baik untuk masa depan Indonesia.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan, integrasi terus dilakukan sampai dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

“Pada saat ini rancangan awal RKP tahun 2025 telah memuat agenda-agenda penting, yang mengacu pada rancangan akhir rencana pembangunan jangka panjang tahun 2045, rencana kerja pembantu jangan menengah nasional (RPJMN) 2025-2029," tutur Suharso.

Presiden Jokowi mengungkapkan, pemerintah Indonesia telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang, bahkan juga sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan masuk ke tahunan masing-masing daerah juga telah memiliki RKP.

Jokowi juga meminta agar rencana kerja tersebut atau rencana besar yang telah disusun oleh pemerintah harus sinkron.

"Oleh sebab itu, sinkronisasi menjadi kunci. Saya berikan contoh, pemerintah pusat membangun bendungan, bangun lagi irigasi primernya, tapi irigasi sekunder, irigasi tersier sampai ke sawah tidak dikerjakan, airnya tidak akan sampai ke sawah-sawah yang kita miliki. Ini yang namanya tidak sinkron, tidak seirama," tandasnya. (MC Kab Banggai)