Sukses Kendalikan Inflasi dan Harga Pangan, Padang Panjang Dapat Insentif Fiskal dari Pemerintah Pusat

Padang Panjang, InfoPublik - Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, mencetak prestasi membanggakan dengan berhasil mengendalikan inflasi dan mempertahankan stabilitas harga pangan.

Keberhasilan ini membuat Pemerintah Pusat memberikan insentif fiskal periode pertama 2024 kepada Kota Padang Panjang melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) RI Nomor 295 Tahun 2024.

"Insentif tersebut merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan Padang Panjang dalam menekan IPH (Indeks Perkembangan Harga) dan masuk dalam 10 besar kota dengan penurunan IPH tertinggi di tingkat nasional," ungkap Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, saat mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama beberapa instansi terkait, di Ruang VIP Balai Kota, Senin (29/7/2024).

Sonny menyatakan, prestasi ini tidak hanya menandakan keberhasilan dalam mengendalikan inflasi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam menjaga daya beli.

"Kerja sama yang solid antara Pemko, instansi terkait, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas harga pangan tersebut," tambahnya.

Ada empat daerah di Sumatera Barat yang menerima insentif fiskal ini, yaitu Kota Padang Panjang, Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar, dan Padang Pariaman.

Dana insentif tersebut akan diserahkan secara simbolis oleh Menteri Dalam Negeri pada 5 Agustus mendatang dan akan digunakan untuk mendukung program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako, Putra Dewangga, menjelaskan bahwa inflasi Padang Panjang pada Juni 2024 mencapai 3,92% year on year (yoy) dan 0,22% month to month (mtm).

"Berdasarkan data BPS Padang Panjang, IPH minggu keempat Juli 2024 berada di angka -5,55 dengan komoditas yang berkontribusi adalah cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras," jelasnya.

Keberhasilan ini menunjukkan betapa pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (mcpadangpanjang/andes)