- Oleh Wahyu Sudoyo
- Jumat, 6 September 2024 | 21:53 WIB
: Kadis Kominfotik Rifli Katili didampingi Kepala Bidang IKP serta jajaran, saat bertemu dengan tim dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Gorontalo, Selasa (23/7/2024). (Foto: istimewa)
Oleh MC PROV GORONTALO, Rabu, 24 Juli 2024 | 20:38 WIB - Redaktur: Bonny Dwifriansyah - 173
Kota Gorontalo, InfoPublik – Kepala Dinas Kominfo dan Statistik (Kominfotik) Rifli Katili mengapresiasi kiprah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Gorontalo sepanjang tahun 2024. Ia menilai, di tengah keterbatasan pembiayaan dan fasilitas, KPID mampu menunjukkan eksistensi utamanya dalam hal pengawasan siaran kepemiluan saat Pemilu 2024 kemarin.
“Saya punya kekaguman bahwa teman-teman KPID ikut memantau pengawasan pemilu. Itu sebagai bentuk nyata bahwa KPID ikut serta dalam pesta besar bangsa. Tidak mudah karena anggaran kita ini sangat terbatas,” ungkap Rifli saat menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Triwulan I KPID, bertempat di Dapur Lo Memberamo, Selasa (23/7/2024).
Lebih lanjut, kata Rifli, kiprah KPID periode 2022-2025 menjadi masa terbaik KPID. Sebagai orang yang pernah lama menjabat Kepala Biro Humas dan Protokol, Rifli mengikuti perjalanan KPID sejak awal dibentuk di tahun 2002 hingga sekarang.
Hal yang berkesan, menurutnya, KPID sekarang sudah punya kantor yang representatif. Ada juga sejumlah layar televisi untuk memantau kualitas siaran tv lokal.
“Menurut saya, KPID di era Pak Safrin dan teman teman ini, adalah yang terbaik. Jujur, saya berkiprah lama di Humas, sebelumnya pernah di Kominfo, saya punya potret perjalanan KPID dari periode ke periode,” imbuh Rifli.
Sementara itu, Ketua KPID Safrin Saipi menjelaskan, salah satu isu aktual yang mengemuka pada Rakernas KPI Pusat beberapa waktu lalu menyangkut adanya sekretariat yang dibentuk oleh pemerintah. Beberapa daerah dengan alokasi APBD yang besar tidak menggunakan sekretariat melainkan dana hibah. Terbalik dengan KPID yang jumlah dana hibahnya sedikit.
“Nah kami di Gorontalo secara mandiri menjalankan fungsi administrasi (karena tidak ada sekretariat). Ini sangat riskan Pak. Contoh saya sebagai Ketua KPID sama-sama dengan Pak Johan sebagai komisioner, tapi saya mengeluarkan SK Pak Johan sebagai bendahara. Kalau sudah ada sekretariat maka pengelolaan keuangan sudah melekat,” beber Safrin.
Pada rakorev tersebut dipaparkan program kerja KPID selama enam bulan terakhir. Salah satu yang mencolok adalah bagaimana KPID ikut dalam gugus tugas bersama Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk memantau siaran kampanye caleg dan capres di stasiun tv lokal. Hasilnya ada beberapa pelanggaran yang telah diteruskan ke Bawaslu.
Laporan penggunaan anggaran selama enam bulan juga ikut dipaparkan pada pertemuan tersebut. KPID berharap pada APBD Perubahan 2024 bisa memperoleh alokasi dana tambahan untuk mencukupi program kegiatan hingga akhir tahun. (mcgorontaloprov/isam)