Bahas Empat Hal Penting, Pj Gubernur Maluku Gelar Rapat Koordinasi

Ambon, InfoPublik – Penjabat (Pj) Gubernur Maluku, Sadali Ie, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Vaksinasi Polio Serentak, Pelaksanaan Program TB, Pengendalian Inflasi, dan Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Rakor digelar di Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Jumat (19/7/2024)

Pada kesempatan tersebut, Sadali menyampaikan bahwa Indonesia mengalami kejadian luar biasa polio pada tahun 2024, yang menyebabkan kelumpuhan pada anak-anak.

"Untuk menangani kondisi ini, pemerintah melaksanakan Pekan Imunisasi Nasional tahap satu di 6 provinsi di Papua, dan tahap kedua bagi provinsi lainnya, termasuk Provinsi Maluku, yang akan berlangsung pada 22-23 Juli 2024," jelas Sadali.

Dia mengharapkan seluruh bupati dan wali kota di Maluku segera menyiapkan pelaksanaan kegiatan Pekan Imunisasi Nasional Serentak pada 23 Juli nanti, di seluruh wilayah masing-masing, karena vaksin polio sudah mulai didistribusikan sesuai jadwal.

Terkait kesehatan, Sadali juga menyoroti Tuberkulosis (TB) yang memerlukan penanganan serius karena prosesnya yang memakan waktu lama. "Pendataan harus jelas dan terukur sehingga penanganannya bisa berjalan dengan baik," tegasnya.

Di sisi lain, Sadali menekankan pentingnya pengendalian inflasi yang dalam tiga bulan terakhir cenderung meningkat, meskipun sedikit menurun pada bulan Juni menjadi 3,63%.

"Diharapkan seluruh kabupaten dan kota dapat mengantisipasi kenaikan harga yang berdampak pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Sadali mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan di beberapa daerah seperti Kota Ambon yang melaksanakan pasar inflasi, menjual berbagai komoditi termasuk holtikultura, ikan, dan sembako. Diharapkan inflasi bisa menurun di bawah target nasional.

Terkait kemiskinan ekstrem, Provinsi Maluku memiliki data 2,5% kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, Sadali mendorong Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk mengupdate data kemiskinan ekstrem dan mengambil tindakan penanganan yang tepat.

Dia juga menekankan pentingnya penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) agar penanganan dapat terukur dan target nasional kemiskinan nol untuk tahun 2024 dapat tercapai.

Rapat ini dihadiri oleh Bupati dan Walikota se-Maluku, pimpinan lembaga vertikal, Plh Sekretaris Daerah Maluku, para Asisten dan Staf Ahli Gubernur, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota se-Maluku, serta para stakeholder, yang dilakukan secara dari dan luring. (MC Prov Maluku)