Rakor Evaluasi Peningkatan Layanan Zona Integritas Digelar di Provinsi Gorontalo

Kota Gorontalo, InfoPublik - Rapat koordinasi dalam rangka evaluasi peningkatan layanan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan WBBM (Wilayah Bebas Birokrasi Masyarakat) digelar di Provinsi Gorontalo, Rabu (28/3/2023).

Evaluasi itu melibatkan Tim Zona Integritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengevaluasi, Tim Zona Integritas Pemerintah Provinsi sebagai pelaksana, serta Monitoring Centre For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga turut memantau proses evaluasi peningkatan layanan zona integritas di Provinsi Gorontalo.

Fokus evaluasi tertuju pada pelayanan perizinan. Berdasarkan penilaian dari
MCP KPK, pelayanan perizinan pada tahun 2023 meraih nilai 100. Pada tahun 2024, indikator kinerjanya ditingkatkan dengan catatan harus mempertahankan kinerja tahun sebelumnya.

MCP KPK akan terus memantau pelayanan perizinan dari 14 sektor yang menggunakan aplikasi layanan OSS (Online Single Submission). Hal itu bertujuan untuk memastikan bahwa OPD tidak lagi berinteraksi langsung dengan pemohon izin, karena prosesnya telah terkomputerisasi, mengurangi potensi praktik korupsi.

Setelah itu, Bagian Verifikasi dan Otomatisasi (VO) akan mengevaluasi apakah persyaratan telah terpenuhi. Jika sudah, akan diteruskan ke Tim Teknis OPD untuk membuat pertimbangan teknis. dan selanjutnya akan diterbitkan dokumen Perijinannya. Izin tersebut langsung masuk pada akun pelaku usaha.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim, mengungkapkan harapannya untuk meningkatkan layanan melalui inovasi seperti mobile service atau delivery.

Langkah itu penting karena masih ada masyarakat, terutama pengusaha perikanan dan pertanian, yang kesulitan menggunakan sistem online. Oleh karena itu, sosialisasi terkait mobile service direncanakan untuk dilakukan.

Selain itu, rencananya juga akan ada pengenalan Sistem Informasi Investasi Gorontalo New Generation untuk memperkenalkan potensi investasi di berbagai sektor, serta aplikasi online Goso (Gorontalo Online Single Submission Oke) yang juga akan diperkenalkan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan.

Tim evaluasi berharap evaluasi tersebut bisa membantu mengidentifikasi dan memitigasi risiko terkait perizinan di semua sektor ke depannya, menjaga integritas, dan meningkatkan layanan publik di Provinsi Gorontalo. (mcgorontaloprov/war)