- Oleh Eko Budiono
- Rabu, 20 November 2024 | 09:45 WIB
: High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Maluku, di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (4/7/2024)
Oleh MC PROV MALUKU, Kamis, 4 Juli 2024 | 19:40 WIB - Redaktur: Inda Susanti - 391
Ambon, InfoPublik – Penjabat (Pj) Gubernur Maluku, Sadali Ie, memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku, Kamis (4/7/2024).
Rapat yang digelar di Kantor Gubernur Maluku itu dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Maluku, seluruh pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, pimpinan perbankan, instansi vertikal, pelaku usaha, dan stakeholder terkait.
Sadali menyatakan, persoalan inflasi masih menjadi perhatian utama Pemerintah Pusat dan menjadi program prioritas di Provinsi Maluku.
Saat ini, inflasi di Maluku pada bulan Juni mencapai 3,63% secara tahunan (year-on-year/yoy). Data dari BPS menunjukkan inflasi di Kota Ambon sebesar 4,49%, Kota Tual 3,39%, dan Kabupaten Maluku Tengah 2,64% yoy.
"Dibutuhkan langkah bersama untuk menjabarkan strategi 4K, yaitu ketersediaan barang, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif," ujar Sadali.
Dia menambahkan, cuaca hujan yang intens di Kota Ambon telah menyebabkan kenaikan harga barang, seperti ikan, karena nelayan kesulitan mendapatkan hasil tangkapan akibat gelombang tinggi.
Sebagai bagian dari upaya penanganan inflasi, ungkap Sadali, Pemerintah Daerah telah memberikan bantuan holtikultura seperti greenhouse dan mengadakan pasar murah yang direncanakan akan dilaksanakan lima kali dalam sebulan.
Bantuan cold storage juga diberikan kepada nelayan tangkap untuk membantu mengatasi masalah distribusi hasil tangkapan mereka.
Sadali berharap melalui rapat ini, semua pihak dapat bekerja sama untuk meringankan beban masyarakat, terutama dalam menangani penimbunan barang yang dilakukan oleh pedagang atau produsen.
"Mari kita bersama melindungi persoalan pengendalian inflasi untuk melindungi hak masyarakat," pungkasnya. (MC Prov Maluku)