Penjagub Jadi Ketua GTD Bisnis dan HAM Gorontalo

: Penyematan Rompi oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia RI Dhahana Putra kepada Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya dan jajaran selaku Ketua dan tim Gugus Tugas Daerah (GTD) Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Gorontalo tahun 2023, Selasa, (26/3/2024) di Ballroom Hotel Grand-Q Kota Gorontalo.  (Foto: Nova Kominfotik)


Oleh MC PROV GORONTALO, Kamis, 28 Maret 2024 | 08:38 WIB - Redaktur: Bonny Dwifriansyah - 161


Kota Gorontalo, InfoPublik - Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya dilantik menjadi Ketua Gugus Tugas Daerah (GTD) Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Gorontalo tahun 2024.

Pengukuhan dilakukan oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia RI Dhahana Putra, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Gorontalo Nomor 447/35/XI/2023, Selasa, (26/3/2024) di Ballroom Hotel Grand-Q Kota Gorontalo.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo Pegar Butar Butar menjelaskan, GTD bisnis dan HAM ini telah dibentuk pada tanggal 21 November 2023 dengan Keputusan Gubernur Provinsi Gorontalo, di mana dalam pelaksanaan tugasnya, ketua adalah Gubernur selaku Ketua Pemerintahan Daerah Provinsi dan Sekretaris dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo.

“Gugus tugas ini dibentuk dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dalam memperoleh penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi di dalam kegiatan berusaha,” kata Pegar.

Pegar yang belum lama ini dipindahtugaskan di Provinsi Gorontalo menambahkan bahwa pelaksanaan kegiatan GTD Bisnis dan HAM merupakan langkah dan upaya progresif, untuk mendorong sektor bisnis yang turut menerapkan standar hak asasi manusia dalam operasional bisnisnya.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Gorontalo, terdapat 27 perusahaan dari berbagai sektor dengan melibatkan tenaga kerja sebanyak 5.512 orang.

Selain Penjagub, ada Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo selaku Wakil Ketua gugus tugas. Sekretaris dipercayakan kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Gorontalo.

Selanjutnya, untuk kelompok kerja terbagi menjadi tiga, yang masing-masing diketuai pimpinan OPD dan Kepala Divisi Kemenkumham wilayah Gorontalo, dengan beranggotakan lima orang setiap kelompok. (mcgorontaloprov/echin)

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Fatkhurrohim
  • Sabtu, 15 Juni 2024 | 00:36 WIB
Pentingnya Pelaporan Instrumen Utama dan Mekanisme HAM Internasional
  • Oleh Mukhammad Maulana Fajri
  • Senin, 3 Juni 2024 | 21:00 WIB
Pemprov DKI Utamakan HAM dalam Implementasi Kebijakan
  • Oleh Eko Budiono
  • Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:34 WIB
Penghormatan HAM, Pemerintah Anggap Perbankan Mitra Penting
  • Oleh Fatkhurrohim
  • Rabu, 15 Mei 2024 | 22:29 WIB
Kemenko Polhukam Dukung Penuh Pemanfaatan HAM secara Optimal
  • Oleh Mukhammad Maulana Fajri
  • Selasa, 14 Mei 2024 | 21:19 WIB
BRIN Bahas Pembangunan IKN dalam Perspektif HAM
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Jumat, 19 April 2024 | 16:54 WIB
Komnas HAM Jalin Kerja Sama dengan UNDANA Kupang dan USN Kolaka