- Oleh MC PROV GORONTALO
- Jumat, 28 Juni 2024 | 10:23 WIB
: Pj Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin saat meluncurkan aplikasi pengurusan izin daerah yang diberi nama Gorontalo Online Single Submission Okey atau disingkat GOSSO, di Ballroom Hotel Aston, Selasa (25/6/2024). (Foto: Fikri Diskominfotik)
Oleh MC PROV GORONTALO, Jumat, 28 Juni 2024 | 07:16 WIB - Redaktur: Bonny Dwifriansyah - 148
Kota Gorontalo, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP meluncurkan aplikasi pengurusan izin daerah yang diberi nama Gorontalo Online Single Submission Okey atau disingkat GOSSO. Aplikasi yang dapat diakses pada tautan gosso.gorontaloprov.go.id itu diluncurkan pada pelaksanaan Strategi Pengembangan Investasi melalui Penguatan Peran UMKM, Selasa, (25/6/2024), di Ballroom Hotel Aston.
Pj Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin menyambut baik peluncuran aplikasi GOSSO. Ia menyebut ada 13 sektor potensi investasi di Gorontalo, di antaranya yakni sektor pertanian, perikanan, lingkungan hidup, kehutanan serta pariwisata.
“Peluang ini tentu saja membutuhkan mekanisme perizinan yang berbiaya rendah dan mudah diakses oleh siapa saja. Oleh sebab itu, saya menyambut baik hadirnya pengurusan izin online daerah yang diberi nama Gorontalo Online Single Submission Okey atau GOSSO,” kata Rudy.
Deputi IV Kemenko RI itu menilai aplikasi daerah ini menjadi penting, sebab berdasarkan amanah PP Nomor 5 Tahun 2021, ada 876 izin usaha yang menjadi kewenangan gubernur. Tapi dari jumlah itu, tidak semua bisa di proses melalui jaringan nasional oss.go.id.
Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, dibutuhkan aplikasi yang mudah diakses. GOSSO menjadi solusi bagi masyarakat dan pemerintah.
“Saya berharap pluncuran aplikasi GOSSO ini mampu menciptakan sistem berusaha yang saling berkolaborasi antara UMKM dan pelaku usaha besar. Agar ada peningkatan realisasi investasi di Provinsi Gorontalo,” tandasnya.
Peluncuran aplikasi perizinan ini turut disaksikan jajaran Kementerian Investasi/BPKM RI, di antaranya Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Penanaman Modal, Staf Khusus Bidang Reformasi Birokrasi, Staf Khusus bidang Hubungan Komunikasi Kelembagaan, Koordinator Kelompok Ahli, serta Direktur Wilayah II Kementerian Investasi. Hadir pula Direktur Komersial PT Surveyor Indonesia dan Vice President DBS-GI. (mcgorontaloprov/echin/isam)
