Pj Bupati Malra Ajak Semua Pihak Terlibat Tangani Kemiskinan

Langgur, InfoPublik - Jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) yang hidup dibawah garis kemiskinan pada 2023 ada sebanyak 20 ribu jiwa atau sebesar 21,79 persen. Penjabat (Pj) Bupati Malra, Jasmono mengatakan upaya pengentasan kemiskinan adalah tugas bersama semua pihak, bukan hanya pemerintah daerah (Pemda).

“Artinya, semua pihak terkait, harus dilibatkan. Semua pihak memberikan kontribusi, sesuai koridor fungsi masing-masing,” ujar Jasmono pada pembukaan Musrenbang RKPD 2025 di aula kantor bupati, Sabtu 9 Maret 2024.

Pemda, menurut Pj Bupati berperan sebagai fasilitator, yakni mendorong dari sisi kebijakan sebagai bentuk intervensi untuk penanggulangan kemiskinan agar lebih tepat sasaran. Sementara belanja kegiatan diarahkan untuk lebih berfokus pada penanganan akar masalah kemiskinan yang riil ada di masyarakat

Jasmono mengungkapkan, sekalipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Maluku Tenggara sudah mampu mencapai angka 69,91 pada 2023, namun masih lebih rendah dari IPM Provinsi Maluku yakni 72,75. "Karenanya kebijakan top down pemerintah harusnya diselaraskan dengan isu-isu aktual bersifat buttom up yang datang dari masyarakat,” katanya.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD 2025, menurutnya, adalah bentuk diskusi yang komprehensif. Yakni untuk merumuskan semua permasalahan riil yang ada di masyarakat serta lebih berfokus pada penanganan akar masalah kemiskinan.

Jasmono menambahkan, kebutuhan sarana prasarana, kualitas dan kapabilitas tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan termasuk upaya pemberdayaan ekonomi harus didorong secara lebih tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar menjalankan aktivitas usaha sesuai potensi sumber daya yang dimiliki. Selain itu, kualitas, kompetensi dan keterampilan para pencari kerja juga perlu ditingkatkan.

Pertumbuhan ekonomi di Malra, dijabarkan Pj Bupati, sempat tumbuh mencapai 5,6 persen di 2022, namun mengalami perlambatan menjadi 4,84 persen di 2023. Tingkat pengangguran masih menjadi masalah serius, dimana sejak pandemi Covid-19, tren pengangguran terus mengalamai kenaikan.

Upaya meningkatkan kinerja ekonomi daerah perlu dilakukan, antara lain dengan mendorong kemudahan investasi di daerah, meningkatkan kualitas, kompetensi dan keterampilan para pencari kerja.

“Pendidikan, pelatihan, magang dan pendampingan perlu lebih diotimalkan secara khusus pada bidang-bidang kerja potensial di daerah, serta yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pasar kerja,” pungkasnya.MC.Maluku Tenggara/Adolof Labetubun.