Buka Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2025, Sekdaprov Sulteng Sampaikan Ini

Palu, InfoPublik - Konsultasi publik dilakukan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah 2025 sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017.

“Ini menjadi fokus pembangunan daerah 2025 dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Novalina saat mewakili Gubernur Rusdy Mastura, membuka secara resmi Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Tengah 2025, di Gedung Nagana Bappeda, Rabu (6/3/2024).

Selanjutnya, Sekprov Novalina menjelaskan beberapa capaian kinerja ekonomi makro pembangunan daerah yakni pertama, capaian laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah mengalami penurunan namun masih berada pada kisaran dua digit yakni dari 15,17 persen pada 2022 menjadi 11,91 persen pada 2023.

Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional yang hanya sebesar 5,05 persen pada 2023.

Kedua, persentase kemiskinan Sulteng sedikit mengalami kenaikan yakni dari 12,33 persen pada Maret tahun 2022 menjadi 12,41 persen pada Maret 2023. hal ini dipicu oleh kenaikan BBM pada September 2022 yang berdampak terhadap terjadinya loncakan inflasi, namun demikian angka kemiskinan ekstrem dapat menurun signifikan yakni dari 3,02 persen pada 2022 menjadi 1,44 persen pada 2023.

Ketiga, tingkat pengangguran terbuka Sulawesi Tengah mengalami penurunan yakni, dari 3,00 persen pada Agustus tahun 2022 menjadi 2,95 persen pada Agustus 2023. Indeks pengangguran terbuka Sulteng mengalami penurunan yakni dari 0,308 poin pada Maret 2022 menjadi 0,304 poin pada 2023.

Keempat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulteng mengalami peningkatan yakni dari 71,01 poin pada tahun 2022 menjadi 71,66 poin pada 2023, dengan status capaian kategori IPM tinggi, dan indeks daya saing Sulteng mengalami peningkatan yakni dari 3,23 pada 2022 menjadi 3,25 pada 2023.

Kelima, stunting di Sulawesi Tengah juga mengalami penurunan yakni dari 29,7 persen pada tahun 2021 menjadi 28,2 persen pada tahun 2022 (sumber data : Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

Keenam, tahun 2023 Sulawesi Tengah telah keluar dari wilayah Kabupaten daerah tertinggal dan telah berhasil di entaskan.

Lanjut, Sekprov menuturkan, pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan Sulawesi Tengah dibagi menjadi empat klaster wilayah yaitu ; klaster perkotaan Pasigala (Palu, Sigi dan Donggala), klaster Agropolitan (Buol, Toli-Toli, Parigi Moutong dan Poso), klaster Morubang (Morowali, Morowali Utara dan Kabupaten Banggai), klaster wisata bahari dan perikanan balatoju (Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan Tojo Una-Una).

“Perlunya akomodir sasaran/target indikator Renstra perangkat daerah bidang urusan tahun 2025, yang telah disepakati pada Desk Rakortekrenbang."tegas Sekprov

Sementara itu, Kepala Bappeda Christina Shandra Tobondo menyampaikan, masih adanya terdapat permasalahan dalam pokok rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025, seperti ; masih rendahnya kualitas SDM, rendahnya kesejahteraan masyarakat, masih rendahnya daya saing sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan dan pariwisata, peran industri, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) belum maksimal, Infrastruktur dan konektivitas wilayah masih rendah, belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, daya tampung dan daya dukung lingkungan menurun serta rendahnya kemandirian Fiskal.

Selain itu, ada beberapa Isu strategis pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 yakni ; kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, kesenjangan pendapatan masyarakat, produktivitas sektor unggulan daerah, kontribusi UMKM dan koperasi terhadap perekonomian, aksesibilitas dan konektivitas wilayah, tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, pembangunan berkelanjutan dan kemandirian fiskal daerah

“Dengan adanya kegiatan ini, harapan kami kepada para kepala OPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar berkontribu dan memasukan renjanya yang belum masuk dalam RKPD”.Pungkasnya

Turut hadir ; Kepala Dinas Perpustakaan Sulteng, Kepala Dinas Dukcapil Sulteng, Kepala BPSDM Sulteng, Kasubag Program, para Peserta dari OPD. dan para Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melalui virtual.

Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama/Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng.