Rakor Pengarusutamaan Gender Provinsi Gorontalo, Kesetaraan dan Keadilan Gender Harus Ada dalam Kebijakan

Kota Gorontalo, InfoPublik – Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Gorontalo Yosef P Koton membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengarusutamaan Gender (PUG) tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Provinsi Gorontalo di Fox Hotel, Kota Gorontalo, pada Senin (4/3/2024).

Turut hadir dalam kesempatan itu, Kepala Dinas P2PA Provinsi Gorontalo Yana Yanti Suleman, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Lenny N Rosalin serta perwakilan SKALA Kemitraan Australia – Indonesia Ari Candra Kurniawan.

Rakor ini juga melibatkan perwakilan Dinas Pengampuh Urusan P2PA Kabupaten/Kota, OPD Provinsi Gorontalo, dan Pokja PUG Kabupaten/Kota.

Staf Ahli, Yosef Koton dalam sambutannya, menyampaikan bahwa pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi strategi pembangunan untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG). Hal ini dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan, aspirasi perempuan, dan laki-laki ke dalam berbagai kebijakan dan program.

Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan telah dimulai sejak Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 dan menjadi arus utama dalam Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. PUG diakui sebagai salah satu arus utama selain pembangunan berkelanjutan (SDGS) dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu lanjut Yosef, dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG, Pemerintah juga telah mengeluarkan surat edaran bersama antara empat Menteri, yakni Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PPPA tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.

“Peraturan tersebut menjadi dasar dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) dan merupakan strategi percepatan pelaksanaan pug baik di pusat maupun di daerah,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Yosef menekankan kepada Bapppeda, Badan Keuangan, Inspektorat, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi guna mewujudkan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Gorontalo.

“Saya berharap Rakor ini mampu menjadi salah satu solusi untuk meminimalisasi kesenjangan gender di dalam masyarakat, sehingga Provinsi Gorontalo dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor pembangunan demi tercapainya Provinsi yang lebih baik, menuju tercapainya Parahita Ekapraya Provinsi Gorontalo,” pungkasnya. (mcgorontaloprov)