- Oleh MC KAB MALINAU
- Jumat, 22 November 2024 | 22:19 WIB
: Upaya Penurunan Stunting, Pemkab Malinau Turun Langsung Gelar Rembuk Stunting-Foto:Mc.Malinau
Oleh MC KAB MALINAU, Rabu, 21 Februari 2024 | 08:59 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 130
Malinau, InfoPublik - Penanganan stunting di desa lokus stunting merupakan salah satu persoalan khusus yang harus di monitoring oleh Pemkab Malinau melalui Bappeda dan Litbang.
Monitoring ini tidak hanya dari sisi laporan melainkan juga melihat secara langsung keadaan di lapangan. Hal ini disampaikan Kepala Bappeda dan Litbang Agustinus dalam arahannya saat menghadiri Rembuk Stunting di salah satu desa lokus stunting, yakni Desa Lubak Manis, pada Jum'at (16/2/2024).
"Kita harus berupaya bagaimana di tahun 2024 ini angka stunting kita di Kabupaten Malinau yang saat ini berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia berada di 23%, minimal turun di 2024 ini sebesar 14% berarti ada 9% yang harus kita coba minimal atasi,"imbuhnya.
Karena itu, Bappeda bekerja didukung bersama dengan OPD terkait lain, salah satunya Dinkes sebagai leading sektor untuk mencari tahu apa yang menjadi persoalan di Desa Lubak Manis sehingga munculnya stunting.
"Persoalan di setiap desa pasti berbeda-beda, ada sama hanya satu, dua, tetapi pasti ada perbedaannya. Ini yang mau kita gali, jika kita sudah tahu persoalannya maka akan kita kawal persoalan ini nanti sampai ke rembuk stunting tingkat kabupaten," ujarnya.
Setelah itu, akan segera diambil langkah-langkah pemecahan persoalannya agar berikutnya persoalan ini tidak muncul lagi.
"Jadi kita mau susun perencanaannya dengan baik jangan sampai perencanaannya itu-itu saja setiap tahun," ucapnya.
"Jika dalam setiap tahun sama berarti tidak ada upaya kita. Kalau pun ada upaya kita tetapi mungkin tidak tepat sasaran," imbuhnya.
Karena itu dalam rembuk stunting ini, pemerintah berharap semua stakeholder desa hadir karena penanganan stunting tidak semata hanya tanggung jawab kades tetapi RT juga memiliki tanggung jawab yang sama.
"Kami juga meminta kepada Dinas PMD untuk mengarahkan APBDes bisa mengalokasikan dananya untuk penanganan stunting," ucapnya.
Terlebih pemerintah daerah memiliki program yang sudah berjalan lama yakni RT Bersih. Jika ini sudah berjalan dengan baik persoalan stunting dirasa bisa di atasi.
"Mari kita berlomba-lomba mencanangkan desa saya bebas dari stunting," ujarnya.
"Saya harap nanti Tim Percepatan Penurunan Stunting baik tingkat kabupaten, kecamatan, desa, kita dapat bersinergi, bekerja sama untuk mengatasi ini," tambahnya.(Mc.Malinau/Eyv)