Pemprov Gorontalo Gelar Rapat Penanggulangan KLB Malaria

Kota Gorontalo, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan Rapat Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria, Rabu (17/01/2024) di aula Rumah jabatan Gubernur. Rapat dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Syukri J. Botutihe, mewakili Penjabat Gubernur Ismail Pakaya.

Rapat dimaksud membahas upaya penanggulangan peningkatan kasus Malaria yang saat ini melanda beberapa kabupaten, di antaranya Pohuwato, Boalemo dan Gorontalo Utara dengan menghadirkan Ketua Tim Penilai Eliminasi Malaria Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) Ferdinand J. Laihad.

Menurut Ferdinand, langkah pertama untuk jangka pendek yang harus dilakukan adalah memperkuat komitmen dan ditindaklanjuti secara sistematis serta evaluasi secara cepat.

“Saya sangat yakin dalam waktu 6 bulan kedepan kasus penularan setempat (lokal) malaria di seluruh Gorontalo ini akan hilang sehingga kita bisa hitung mundur itu kapan mendapat sertifikat eliminasi malaria untuk Kabupaten (yang belum eliminasi) dan bahkan provinsi,” kata Ferdinand.

Untuk jangka panjang yang dibutuhkan adalah Surveilans migrasi dimana terjadi mobilisasi penduduk dari daerah endemis ke daerah lainnya.

“Karena kasus penularan setempat hilang, itu kasus impor akan ada mulai dari Papua, NTT atau dari mana itu akan ada di sini semuanya, oleh karena itu semua harus kita waspadai. Itulah kita melakukan skrining kepada semua penduduk yang datang dari daerah endemis malaria supaya tidak akan terulang lagi,” ungkapnya.

Ferdinand menekankan kewaspadaan harus terus dijaga sehingga daerah-daerah yang telah menerima sertifikat eliminasi malaria tidak lengah dengan terus melakukan skrining agar tidak terjadi penularan malaria.

“Karena lengah di dalam hal untuk menjaring penderita malaria dari daerah endemik itu, nyamuk malaria masih tetap ada (di wilayah yang sudah eliminasi) tetapi nyamuk malaria itu sudah steril kalau dia itu tercemar dengan parasit yang datang dari daerah lain dari Papua atau dari mana saja, nah itu tentunya akan menularkan kembali. Jadi kewaspadaan itu harus dipertahankan untuk jangka yang lama nantinya sampai dengan Indonesia bebas malaria 2030 bahkan dunia bebas malaria 2050 rencananya,” ujar Ferdinand.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Anang S. Otoluwa menjelaskan hasil rapat Penanggulangan KLB Malaria menekankan pada perlunya penguatan manajemen.

“Semua mengatakan sudah bekerja tapi ada yang sukses ada juga yang belum, nah yang belum inilah yang harus kita perlu buatkan penguatan program dan tindak lanjut pertemuan besar, tadi kita sudah lakukan di Dinas Kesehatan dengan meminta advice dari para pakar dan kita sudah mulai menyusun rencana tindak lanjut tetapi dengan lebih fokus berdasarkan data yang ada sehingga diharapkan ini akan lebih efektif dan juga nanti efisien,” pungkas Anang.

Rapat Penanggulangan Malaria dihadiri Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. (mcgorontaloprov/md/nancy)