Nasib Guru Honda Maluku Utara Diakhir 2023

Ternate, InfoPublik - Nasib guru honorer masih jauh dari kata sejahtera. Selain kecil, gajinya masih sering tertunggak. Kondisi ini dirasakan oleh guru berstatus honorer daerah atau Honda di Provinsi Maluku Utara, Minggu (17/12/2023).

Sudah sepuluh bulan tenaga pendidik ini belum menerima gaji yang idealnya dapat diterima setiap bulannya. Meski begitu, semangat mereka untuk melaksanakan tugas tidak pernah surut. Tetap riang gembira di dalam kelas bersama anak didiknya seakan tidak ada beban di kepala mereka.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara, Imran Yakub mengakui kehebatan para guru Honda. Mereka tidak membuat gerakan apapun dan terus bersabar menanti haknya dipenuhi pemerintah daerah.

“Kita tidak mendengar mereka lakukan demonstrasi, atau protes dan lainnya. Guru-guru ini begitu sabar dengan situasi yang ada,”ujar Imran beberapa waktu lalu.

Untuk itu, Imran saat ini tengah fokus menyelesaikan tunggakan gaji tersebut. Bahkan, koordinasi dengan inspektorat, Kepala BKD, Kepala Bappeda, dan juga Kepala BPKAD sudah dilakukan dalam rangka percepatan pembayaran.

“Insyallah dalam waktu dekat akan terbayar. Diupayakan akan sepuluh bulan itu selesai di tahun ini,”ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV, DPRD Maluku Utara, Haryadi Ahmad ketika dikonfirmasi mengungkapkan bahwa pada skenario awal, pihaknya sudah mendorong anggaran untuk gaji Honda di APBD Perubahan, namun APBD-P tidak berjalan lantaran ditolak oleh Kemendagri untuk dievaluasi.

“Kami mencoba untuk menganggarkan di APBD Perubahan Kemarin di 10 bulan itu tetapi ternyata terjadi perubahan APBD ditolak oleh Kemendagri,”ucap Haryadi.

Dengan kondisi itu, TAPD Pemprov Malut membuat kebijakan dengan memasukannya dalam pergeseran anggaran yang diatur dalam Peraturan Gubernur.

Ironinya, hingga saat ini Pergub tersebut belum juga diterbitkan oleh Biro Hukum Setda Malut. 

“Cuman sampai sekarang kami (Komisi IV), saya sendiri belum mendapatkan dokumen perkada makanya tidak bisa kita pastikan,”jelasnya.

Kepala BPKAD Maluku Utara, Ahmad Purbaja mengungkapkan saat ini kondisi keuangan daerah sangat terbatas, mengingat dana transfer dari pusat sebesar Rp297 miliar belum dikirim ke daerah.

“Dana transfer masuk di Minggu ke-3 atau 4 Desember 2023 ini,”ujar Ahmad Purbaja.

Sementara, kebutuhan pembayaran yang harus dilakukan diakhir tahun ini sangat besar, khusus untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sekitar Rp39 miliar, gaji guru Honda Rp27 miliar, kemudian hutang rumah sakit sekitar Rp40 miliar. 

Kepala BPKAD mengaku tengah berjuang agar dana bagi hasil kurang bayar senilai 297 miliar itu ditransfer secara keseluruhan.

Akan tetapi, lanjut Purbaja informasi terakhir yang ia peroleh dari hasil komunikasi dengan pemerintah pusat, hanya akan ditransfer Rp150 miliar dari Rp297 miliar. Meski begitu pihknya terus berkomunikasi agar ditransfer seluruhnya.

Kalau ditransfer semua maka seluruh tagihan yang menjadi beban pemerintah provinsi akan reda. Yang pokok kan TPP, Honda, WAHYUDI/MC Tidore.