Pemkab Probolinggo Peringati Hakordia 2023

Probolinggo, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Inspektorat Daerah memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (13/12/2023).

Kegiatan yang dihadiri oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto dan perwakilan Forkopimda ini diikuti oleh Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD dan Camat, instansi vertikal, Pimpinan BUMN/BUMD, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, perwakilan kepala desa serta tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Probolinggo.

Dalam kegiatan yang diawali dengan Tari Kembang Mayang dari SMAN 1 Dringu ini diserahkan piagam penghargaan kepada 5 OPD terbaik dalam inovasi internalisasi anti korupsi. Yakni, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, Satun Polisi Pamong Praja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perikanan dan Kecamatan Sukapura.

Peringatan Hakordia 2023 ini juga diisi dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkab Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Polres Probolinggo serta Polres Probolinggo Kota Tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Plt Inspektur Kabupaten Probolinggo Santiyono menyampaikan peringatan Hakordia 2023 ini bertujuan memberikan gambaran bentuk dukungan dan perkembangan atas peran serta upaya pemberantasan korupsi serta memperkuat komitmen dan kerja sama dalam pemberantasan korupsi.

“Selain itu, memperluas keterlibatan masyarakat dalam menyebarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi serta mendapatkan gambaran rencana tindak lanjut ke depan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di instansi/sektor masing-masing,” ujarnya.

Santiyono menerangkan peringatan Hakordia tahun 2023 dengan tema “Sinergi Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju” ini diisi dengan rangkaian kegiatan pemasangan banner Hakordia pada semua OPD di lingkungan Pemkab Probolinggo mulai 22 November 2023 bertepatan dengan kehadiran Tim Supervisi KPK-RI pada acara pelaksanaan koordinasi dan evaluasi program pencegahan korupsi di Kabupaten Probolinggo.

“Senam Hakordia pada tanggal 8 Desember 2023 di Kantor Bupati Probolinggo, pembuatan video senam dan yel-yel Hakordia oleh semua OPD, statemen anti korupsi dari Forkopimda, penandatanganan nota kesepakatan APIP dan APH dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama APIP,” terangnya.

Sementara Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto mengatakan banyak hal yang telah dilakukan oleh Pemkab Probolinggo untuk menuju pemerintahan yang lebih baik (good governence) dan lebih bersih (clean governence) dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Probolinggo.

“Melalui perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas dan integritas jajaran ASN, peningkatan pembinaan dan pengawasan yang lebih profesional dan pengembangan saluran partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan, saran dan keluhan atas implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah merupakan strategi membangun budaya anti korupsi secara lebih konstruktif,” katanya.

Pj Sekda Heri mengaku bersyukur karena pemerintah daerah terus menunjukan komitmennya untuk melakukan langkah-langkah upaya pencegahan adanya potensi korupsi di beberapa area dimaksud melalui pelaporan yang disebut dengan Monitoring Center of Prevention (MCP) KPK secara ajeg dan detail.

“Disamping itu, dalam rangka menunjukan komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transaparan maka telah dibuat saluran pengaduan, saran dan keluhan masyarakat melalui Lapor Kand4. Alhamdulillah respon dan partisipasi masyarakat begitu besarnya sehingga jumlah keluhan dan pengaduan dari masyarakat telah ditindaklanjuti secara cepat dan tepat,” jelasnya.

Menurut Pj Sekda Heri, berkaitan dengan Hakordia ini pemerintah daerah telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh perangkat daerah dan desa untuk ikut menyemarakkan dengan melakukan berbagai aktivitas yang memberi pesan anti korupsi.

“Diharapkan agar masyarakat pro aktif, ikut serta mencegah tindakan korupsi dengan tidak menggunakan jasa pihak lain di luar prosedur untuk mempercepat layanan. Misalkan, pelayanan pengurusan KTP, akta kelahiran, BPJS. Semua layanan tersebut gratis,” terangnya.

Pj Sekda Heri mengajak kepada seluruh unsur penyelenggara negara di lingkungan Pemkab Probolinggo agar terus meningkatkan integritas sebagai aparatur dan abdi masyarakat, sehingga dapat mendorong menguatnya budaya anti korupsi dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah pada semua program dan kegiatan yang telah direncanakan.

“Kami mohon adanya dukungan dan kerjasama dari jajaran Forkopimda dan organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan masyarakat agar bersama-sama mengawal menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan lebih bersih,” tambahnya. (MC Kab Probolinggo/wan/son/eyv)