Dispersip Probolinggo Gelar Rakor Penentuan Lokus Replikasi Perpusdes Berbasis Inklusi Sosial

Probolinggo, InfoPublik -  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Probolinggo bersinergi dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor) penentuan lokus replikasi perpustakaan desa (perpusdes) berbasis inklusi sosial di Kabupaten Probolinggo tahun 2024, Rabu (13/12/2023) di aula Pustakaloka Dispersip Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan ini dibuka oleh Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Probolinggo Rita Erik Ugas Irwanto didampingi Kepala Dispersip Kabupaten Probolinggo dr Mansur dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi.

Rakor ini diikuti oleh 65 orang terdiri dari TP PKK Kabupaten Probolinggo, Ketua TP PKK Kecamatan dan TP PKK desa calon lokus replikasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial tahuan 2024 untuk mendukung program percepatan pengentasan kemiskinan.

Kepala Dispersip Kabupaten Probolinggo dr Mansur mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk menentukan lokus replikasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial di Kabupaten Probolinggo tahun 2024 dan memperkenalkan perpustakaan sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat.

“Selain itu, membangun sinergi lintas OPD dan stakeholder dalam pengembangan perpustakaan desa untuk mewujudkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial serta mengembangkan peran serta masyarakat dan Pemerintah Desa dalam mengembangkan perpustakaan sesuai potensi dan kebutuhan di masing-masing desa,” ujarnya.

Mansur menerangkasn hingga tahun 2023, Dispersip telah mereplikasi 71 perpustakaan desa berbasis inklusi sosial. Sebanyak kurang lebih 7.500 orang telah mengikuti pelatihan dan pembelajaran gratis yang diadakan di perpustakaan desa dan sudah banyak masyarakat desa yang memperoleh manfaat dari keberadaan perpustakaan desa. Sebagian besar motor penggerak perpustakaan desa adalah kader PKK Desa.

“Untuk itu, diharapkan replikasi Perpustakaan Desa di tahun 2024 menjadi momentum kolaborasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Probolinggo dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Probolinggo dalam pembangunan sumber daya masyarakat, terutama di wilayah yang menjadi program percepatan pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

Sementara Pj Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Probolinggo Rita Erik Ugas Irwanto mengatakan mengacu RPJMN 2020-2024 dalam program prioritas nasional revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, pada kebijakan nasional pertama peningkatan literasi, daerah diminta untuk melakukan peningkatan akses layanan dan pengembangan literasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

“Literasi dimaknai tidak hanya sebagai kemampuan individu dalam membaca dan menulis, namun kemampuan menganalisa/mengolah informasi yang diperoleh untuk dapat digunakan bagi kecakapan hidup guna meningkatkan kesejahteraan. Baik informasi tersebut didapatkan dari aktivitas membaca buku, mengakses internet ataupun mengikuti kegiatan di perpustakaan,” katanya.

Menurut Rita Erik, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadikan perpustakaan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat untuk menemukan solusi bagi kehidupannya sehari-hari. Perpustakaan memfasilitasi kemudahan akses informasi berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat melalui penyediaan buku, komputer dan internet.

“Selain itu, memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha, menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat (sebagai ruang kejar paket bagi pendidikan non formal), pemberdayaan perempuan (melalui kegiatan parenting) dan menyediakan ruang berkreativitas bagi anak, salah satunya melalui kegiatan mendongeng,” jelasnya.

Rita Erik menegaskan agar bisa berkesinambungan dan meluas di Kabupaten Probolinggo, perlu dilakukan replikasi dengan mengembangkan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial.

“Untuk itu, dalam kesempatan ini diharapkan bisa ditentukan 10 (sepuluh) desa, khususnya yang masuk dalam program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, menjadi desa replikasi dalam program pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial tahun 2024,” tambahnya.

Sedangkan Kepala DPMD Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi menyampaikan perpustakaan adalah ruang bagi jendela pengetahuan manusia. Perpustakaan desa berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan milik desa yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, utamanya kelompok rentan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup menuju kesejahteraan sosial.

“Perpustakaan ini berfungsi literasi, sebagai wahana pendidikan, penelitian dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat, Tujuannya terwujudnya masyarakat sejahtera,” ungkapya.

Rozi menerangkan kondisi status desa di Kabupaten Probolinggo terdiri dari 48 desa mandiri, 192 desa maju dan 89 desa berkembang. Tingkat perkembangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 terdiri dari 22 desa swasembada, 227 desa swakarya dan 76 desa swadaya. “Ayo bergerak bersama mengembangankan perpustakaan desa inklusi sosial mewujudkan masyarakat cerdas sejahtera,” tambahnya. (MC Kab Probolinggo/wan/son)