Raja Ampat Raih Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik 2023

:


Oleh MC KAB RAJA AMPAT, Selasa, 28 November 2023 | 20:12 WIB - Redaktur: Fajar Wahyu Hermawan - 21


Raja Ampat, InfoPublik- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik kepada Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik sekaligus melakukan Peresmian 12 Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Peluncuran Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas) yang berlangsung di Jakarta belum lama ini.

Pada acara tersebut Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya mendapat penghargaan pelayanan publik terbaik Pemerintah Daerah Wilayah Timur 2023.

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri PANRB dan diterima Wakil Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, S.IP, MM.M.Ec.Dev

“Kabupaten Raja Ampat mendapat penghargaan  yang diterima Wakil Bupati Raja Ampat, Bapak Orideko Iriano Burdam terkait pelayanan publik di Kabupaten Raja Ampat, mewakili Kabupaten/Kota di Indonesia Timur,”  jelas Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana Setda Raja Ampat, Ricardo Umkeketoni, S.STP di Waisai, Ibukota Kabupaten Raja Ampat, Selasa (28/11/2023) .

Rico, sapaanRicardo Umkeketoni menjelaskan  penghargaan tersebut diberikan setelah Tim Kemenpan RB melakukan penilaian terkait pelayanan publik untuk pemerintah kabupaten/kota di Indonesia Timur maka Raja Ampat dianggap terbaik.  

Ditambahkannya, penghargaan tersebut diberikan  karena ada perubahan yang signifikan yang terjadi dalam pelayanan publik di Raja Ampat, khususnya di beberapa OPD yang yang sudah menerapkan standart pelayanan publik diantaranya, Dinas Dukcapil, Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Distrik Kota Waisai, RSUD Kabupaten Raja Ampat, Puskesmas Waisai dan Puskesmas Warsamdin.

“Jadi yang dinilai adalah hal-hal yang diatur dalam undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” ujarnya.

“Jadi kalau selama ini kita berpikir bahwa kita sudah melakukan pelayanan publik tapi kita tidak pernah melihat pedoman yang ada dalam undang-undang tersebut maka kita tidak bisa mengklaim bahwa kita lakukan sudah maksimal,” tambahnya.

Dirinya berharap penghargaan tersebut menjadi momentum  yang sangat berharga untuk perubahan yang sangat menyeluruh dan masiv  dalam pelayanan publik di Raja Ampat.

“Sebagai birokrat, panggilan kita adalah melayani dan untuk melayani kita harus mengikuti  standart. Standart yang diwajibkan sebagai sesuatu yang minimal dilakukan  sehingga bisa mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan  kesuksesan kinerja ASN,” katanya.  (Petrus Rabu/MC.Kab.Raja Ampat)

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC KOTA PALEMBANG
  • Selasa, 6 Februari 2024 | 22:01 WIB
Ombudsman Sumsel Puji Kualitas Pelayanan Publik Pemkot Palembang
  • Oleh MC Kota Payakumbuh
  • Selasa, 6 Februari 2024 | 15:21 WIB
Hadir di Rakor BKN, Pj Wali Kota Payakumbuh Tekankan ASN Selalu Jaga Netralitas
  • Oleh MC KAB DONGGALA
  • Senin, 5 Februari 2024 | 20:19 WIB
Rutan dan Dukcapil Donggala Bersinergi Berikan Layanan bagi Warga Binaan
  • Oleh MC KOTA TIDORE
  • Senin, 5 Februari 2024 | 15:37 WIB
10 Unit Pelayanan Publik di Kota Tidore Kepulauan Raih Penghargaan
  • Oleh MC KAB LUMAJANG
  • Jumat, 2 Februari 2024 | 18:18 WIB
Pemkab Lumajang akan Sediakan Juru Bahasa Isyarat di Mal Pelayanan Publik
  • Oleh MC PROV GORONTALO
  • Kamis, 1 Februari 2024 | 08:41 WIB
RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Raih Nilai Tertinggi Penilaian Pelayanan Publik
  • Oleh MC KAB RAJA AMPAT
  • Rabu, 31 Januari 2024 | 22:18 WIB
KPU Raja Ampat Siap Distribusikan Logistik Pemilu 2024 Berdasarkan Zona Wilayah