: Para aparat kampung dan PKK saat mengikuti penutupan pembekalan dari Kemendagri di Swiss Belhotel Merauke, Selasa (14/11/2023) malam -Foto:Mc.Merauke
Oleh MC KAB MERAUKE, Kamis, 16 November 2023 | 09:15 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 41
Merauke, InfoPublik – Dalam rangka memperkuat kelembagaan desa di Kabupaten Merauke, sedikitnya 500-an aparat kampung yang terdiri dari kepala kampung, sekretaris kampung, Bamuskam sampai pada petugas posyandu diberika pembekalan peningkatan kapasitas dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Karena pesertanya cukup banyak sehingga panitia membaginya dalam dua gelombang.
Asisten Bidang pemerintahan Umum dan Otsus Agustinus Joko Guritno mewakili Pj Gubernur Papua Selatan pada penutupan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kampung dan kelembagaan kampung mengataka, sejalan dengan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah saat ini merupakan salah satuupaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran di seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata. Kondisi demikian, mengisyaratkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan harus tercipta keselarasan, keserasian, keseimbangan dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan.
‘’Merata untuk seluruh masyarakat dan seluruh wilayah tanah air, dimana subjek dan obyek pembanguynan adalah manusia dan masyarakat Indonesia. Dimana pembangunan dilaksanakan bersama dengan masyarakat dan pemerintah,’’ jelasnya.
Dalam hal tersebut, jelas dia, masyarakat sebagai pelaku pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahakn dan membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling mendukung, saling mengisi dan saling melengkapi dalam kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan.
Dikatakan, gerakan kelembagaan kampung merupakan salah satu gerakan sosial kemasyarakatan yang memiliki potensi luar bisa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.
‘’Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini adalah pelakunya, dan berhadapan langsung dengan masyarakat yang merupakan obyek pembangunan itu sendiri,’’ jelasnya.
Pada dasarnya pembangunan adalah melakukan suatu perubahan dari yang belum ada menjadi menjadi ada. Dari yang ada dari yang belum sempurna menjadi sempurna. ‘’Dengan mengikuti kegiatan ini, bapak ibu semakin mampu dan berkualitas dalam melaksanakan pembangunan di kampung-kampung,’’imbuhnya.
Dikatakannya, dengan kekuatan kelembagaan yang terstruktur dari tingkat pusat sampai kampung atau kelurahan, serta didukunbg oleh pengurus, kader yang bekerja dengan penuh dedikasi, hal inilah yang menjadikan gerakan kampung sebagai mitra strategis pemerintah dalam menginisiasi, memfasilitasi program dan kegiatan.
Ditambahkannya, pada tahun 2023 ini, Direktorat Pembinaan Desa Kemendagri fokus pada pengembangan kapasitas aparat kampung dan pengurus lembaga desa yang terdiri dari unsur aparat, Bamuskam, PKK, lembaga desa dan lembaga adat, posyandu yang tersebar di seluruh Indonesia yang targetnya cukup besar dan Provinsi Papua Selatan khusus Kabupaten Merauke ada di dalamnya.
Joko Guritno juga berharap dengan pelatihan ini maka tidak ada lagi informasi penyalahgunaan dana kampung oleh aparat kampung di wilayah Provinsi Papua Selatan khususnya kampung-kampung yang telah mengikuti peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparat kampung tersebut.
Sementara itu Plh Dirjen Bina Pemerintahan Desa La Ode Ahmad P. Bolombo saat menutup pelatihan secara zoom dari Jakarta mengungkapkan bahwa salah satu tujuan dari kegiatan ini adalam dalam rangka pengelolaan dana desa agar tepat sasaran dan tepat guna. Selain itu bagaimana pertumbuhan investasi di desa atau kampung sehingga terjadi pertumbuhan agar tidak terjadi urbanisasi dari desa ke kota.(McMrk/02/Ngr/eyv)