: Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Watipo,, didampingi Pj Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, dihadiri seluruh pimpinan OPD Lingkup Provinsi Papua Selatan saat melakukan evaluasi pemerintahan Provinsi Papua Selatan di Swiss Belhotel Merauke, Senin (6/11/2023) -FotoLMc.Merauke
Oleh MC KAB MERAUKE, Rabu, 8 November 2023 | 18:25 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 61
Merauke, InfoPublik – Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Watipo menyebut anggaran percepatan pembangunan konstruksi di 3 DOB di Papua yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah turun dari Rp11,3 triliun menjadi Rp6,9 triliun.
Penurunan anggaran ini, Bupati Jayawijaya dua periode ini bukan tanpa sebab. Penurunan disebabkan karena keterlambatan masterplan dan lahan untuk pembangunan pusat pemerintahan dari 3 DOB tersebut ada yang belum clear.
‘’Awalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia mengalokasikan Rp11,3 T. Tapi karena keterlambatan masterplan dan lahannya ada yang belum clear sehingga pekerkjaan konstruksi yang seharusnya dimulai tahun ini untuk percepatan pembangunan di tiga DOB tersebut dari anggaran Rp11,3 triliun berkurang menjadi Rp6,9 triliun. Ini menjadi kerugian kita bersama karena kita tidak segera menindaklanjuti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama,’’ tandas mantan Wakil Menteri PUPR RI ini, di sela-sela memberikan sambutan pada pelantikan 33 anggota MRP PPS di Merauke, Senin (6/11/2023).
Diketahui untuk tiga DOB tersebut, Pemerintah Pusat melalui PUPR RI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,3 T untuk pembangunan kantor gubernur, kantor DPR dan MRP. Menurut Wamendagri, semestinya anggaran yang disiapkan negara segera dilakukan penyerapan. Apalagi saat ini kita sedang memasuki tahun politik di 2024.
"Jangan sampai Pak Presidennya diganti kemudian kebijakan berubah. Anggaran besar yang diharapkan bisa kita dapatkan, ternyata bebannya kembali ke APBD, sehingga apa yang kita harapkan untuk percepatan namun karena kemampuan daerah terbatas kita merayap menggunakan APBD sendiri,’’ katanya.
Untuktu, Wamendagri mengharapkan untuk mempercepat materplan dan status lahan dari lokasi pembangunan pusat pemerintahan di 3 DOB di Papua tersebut sehingga pembangunan konstruksi bisa segera dimulai. Sebab, menurutnya dari Rp6,9 T yang ada sekarang kemungkinan bisa saja berkurang lagi jika kemampuan sumber daya yang dimiliki di 3 DOB ini terbatas.(McMrlk/02/Ngr/Eyv)
